Liputan6.com, Jakarta - 91 dari 106 anggota DPRD menyatakan dukungan untuk pengajuan hak angket DPRD. Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok menanggapi santai hak angket ini.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Jumat (27/2/2015), Ahok mengaku puas dengan sistem e-budgeting yang transparan dan menepis banyaknya anggaran 'siluman.' Ahok juga menegaskan keyakinannya, bahwa ada pihak yang bermain dalam pengadaan dana 'siluman' ini termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga suku dinas tertentu.
Dana 'siluman' yang dipersoalkan Ahok di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta di antaranya pelatihan guru ke luar negeri Rp 15,5 miliar, pengadaan alat peraga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp 15 miliar, pengadaan UPS, masing-masing sekolah sekitar Rp 6 miliar.
Ahok menegaskan dirinya tidak gentar. Ia membiarkan masyarakat menilai apabila kelak ia dipecat karena berupaya menyelamatkan dana 'siluman' Rp 12,1 triliun yang dapat digunakan untuk merehabilitasi sekolah di DKI Jakarta dibanding membeli UPS.
"Bagus kok udah ada angket. Saya bilang ini hadiah 100 hari saya dilantik jadi gubernur ada angket, bagus dong ya nggak? saya lebih baik kehilangan jabatan saya dari pada saya kasih izin loloskan 12,1 triliun" ujar Ahok.
Harga UPS berdasarkan situs penjual barang komputer di Mangga Dua hanya berkisar Rp 500 ribu sampai Rp 7 juta. UPS adalah sejenis alat yang berfungsi untuk mencegah komputer mati saat listrik turun. (Dan/Mut)