Ahok Mulai Kumpulkan Bukti Anggaran 'Siluman' APBD DKI

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku sedang mengumpulkan bukti-bukti dugaan susupan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Dia menuding ada oknum di DPRD DKI yang memasukkan anggaran 'siluman' tersebut.

"Kita lagi kumpulin (bukti) lagi di sistem kita, termasuk (anggaran) pembinaan, kita kumpulin data lagi. (Pembinaan) pokoknya seru-seru lah," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Ahok mengatakan, susupan anggaran di Dinas Pendidikan DKI yang dibeberkan 2 hari lalu --terutama tentang anggaran alat suplai daya bebas gangguan atau uninterruptible power supply (UPS) untuk sekolah yang mencapai Rp 6 miliar-- adalah salah satu bukti. Masih banyak susupan anggaran lain di dinas lain. Juga dengan nilai yang fantastis.

"(Selain UPS) banyak," ucap dia.

Menurut Ahok, memang anggaran 'siluman' itu belum digunakan, melainkan masih sebatas usulan atau pengajuan. Maka itulah, sebelum benar-benar digunakan oleh oknum, dirinya langsung memangkas pengajuan anggaran yang dinilainya tak masuk akal dari dalam APBD DKI 2015.

"Ini (anggaran) 2015, ini baru rencana mau nyolong, ini yang kita tolak. Jadi ini yang berbeda dengan yang punya kami (Pemprov DKI)," imbuh dia.

Karena masih mengumpulkan bukti, Ahok belum dapat mengungkapkan seluruh dana susupan yang ditemukannya dalam APBD DKI. Dia baru bisa membeberkan anggaran Dinas Pendidikan karena dinas tersebut paling besar, yakni 28% dari APBD.

Ketika semua bukti anggaran 'siluman' nantinya telah terkumpul, lanjut Ahok, baru kemudian Ahok mempublikasikan secara gamblang kepada masyarakat.

"Nah saya kira warga Jakarta bisa lihat yang kami (Pemprov DKI) susun dengan mereka (DPRD) yang mereka tambahkan itu, aneh yang mana gitu?" ujar Ahok.

Kisruh APBD DKI bermula ketika Ahok mengungkapkan ada dugaan anggaran 'siluman' sebesar Rp 12,1 triliun, yang dimasukkan ke dalam draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 usai disahkan DPRD DKI dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada 27 Januari 2015.

Dalam pembahasan APBD di tingkat komisi sebelum rapat paripurna itu, Ahok menyebut salah satu wakil ketua komisi di DPRD memotong 10 hingga 15% anggaran, yang telah disusun Pemerintah Provinsi DKI. Kemudian menggantinya dengan anggaran pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat.

Setelah dicek, ternyata tak satupun camat atau lurah di sana yang merasa pernah mengajukan penganggaran pembelian UPS yang nilainya bila dibagi rata dengan jumlah kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta Barat, mencapai Rp 4,2 miliar per 1 unit UPS.

Namun, dari pihak DPRD DKI melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) DKI justru menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI telah mencoba menyuap dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 sebesar Rp 12 triliun.

DPRD DKI juga menilai Ahok telah menabrak UU karena mengirimkan draft APBD kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tanpa tanda tangan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Kisruh ini akhirnya berujung pada pengajuan hak angket atau hak penyelidikan terhadap APBD DKI 2015, oleh 91 orang anggota dewan Jakarta dalam paripurna yang digelar Kamis 26 Februari 2015 kemarin. (Rmn/Mut)