Kisruh APBD DKI, NasDem Minta Maaf kepada Warga Jakarta

NasDem Mundur dari Panitia Hak Angket Terhadap Ahok — DPP NasDem menggelar konferensi pers di DPP Nasdem, Jakarta, Senin (2/3/2015). Partai NasDem menyatakan menarik diri dari kepanitiaan hak angket yang sebelumnya telah disetujui oleh mayoritas DPRD DKI Jakarta. (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Liputan6.com, Jakarta Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang juga turut membubuhkan tanda tangan untuk pengajuan hak angket (penyelidikan) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015, secara resmi meminta maaf kepada masyarakat DKI Jakarta.

Menurut Sekjen NasDem Patrice Rio Capella, kekisruhan antara DPRD DKI dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tentang persoalan APBD tahun 2015 yang berujung pada penggunaan hak angket, mengakibatkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat.

"Partai NasDem meminta maaf pada masyarakat terutama masyarakat DKI atas terngganggunya fungsi-fungsi pelayanan masyarakat akibat kekisruhan yang terjadi," ujar Rio Capella di kantor DPP NasDem, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Karena itu, pihaknya mendukung penyelidikan dan penelurusan dugaan adanya selisih anggaran dalam APBD DKI 2015 sebesar Rp 12,1 triliun yang dilaporkan Gubernur DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jelas pengadaan UPS, pengadaan buku, dan lain-lain yang bukan kebutuhan utama harus ditelusuri dan penggunaannya haruslah dipakai untuk program yang bermanfaat bagi rakyat Jakarta," jelas Patrice.

Sebelumnya, Ahok menyambangi Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat 27 Februari 2015 petang. Mengendarai mobil Land Cruiser hitam dengan nomor polisi B 1966 RFR, Ahok tiba di KPK tepat pukul 16.55 WIB. Dia menegaskan, kedatangannya untuk melaporkan dugaan penggelembungan harga terkait pengadaan Uniterrutible Power Supply (UPS) untuk sekolah di Jakarta.

Ahok yang mengenakan kemeja putih lengan panjang tidak lupa membawa sejumlah bukti penggelembungan harga yang ditemukan pihaknya. "Bawa semua bukti. Ini bukti yang kita bawa bukti yang ditandantangani DPRD semua. Kami temukan ini menyimpang dari KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang kami tanda tangani," kata Ahok sambil menunjukkan berkas tebal.

Lebih lanjut, ia berharap KPK dapat menindaklanjuti perkara yang sedang memanas di Pemprov DKI Jakarta tersebut. "Ini bukti sangat jelas. Biar KPK saja yang melakukan penyidikan semua bukti-bukti ini," pungkas Ahok. (Tya/Sun)