Liputan6.com, Jakarta Penarikan dukungan terhadap hak angket mulai bermunculan dari beberapa partai politik. Setelah NasDem, kabarnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga akan menarik dukungannya. Belum lagi, pernyataan Sekjen Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah yang tak mendukung hak angket.
Menanggapi hal ini, politisi PPP Abraham Lunggana (Haji Lulung) memastikan Fraksi PPP di DPRD DKI Jakarta tidak akan menarik dukungan terhadap hak angket. Dia juga mengaku siap menerima segala risiko dari penolakan itu.
"Nggak ada yang bisa ngelarang gua. Kalau gua mau lawan ngapain. Biarin kenain sanksi. Nggak apa-apa, yang penting gua menjadi orang yang terhormat dan sejati," tegas Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/3/2015).
Meski menolak untuk ikut kebijakan pusat, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu mengaku tetap menghormati keputusan partai. Hanya, dia meminta partai juga menghormati keputusannya untuk membela diri dan lembaga.
"Tapi juga tolong saya dihormati. Saya sedang membela diri, membela lembaga saya, membela pribadi saya, karena saya sudah dihina, dihakimi tanpa lewat pengadilan, saya sudah divonis maling, artinya saya ini kami (DPRD) ya," jelas dia.
Sikap tetap pada dukungan berjalannya hak angket, lanjut Lulung, juga dalam rangka penegakan hukum. Dirinya yakin tidak ada dana siluman pada APBD 2015 senilai Rp 12,1 trilun seperti yang dituduhkan Ahok.
Lulung juga mengklaim, seluruh anggota fraksi PPP setuju dengan keputusannya. "Nurut saya dong pasti. Kawan-kawan saya sudah sepakat semuanya," tandas Lulung.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP Ahmad Dimyati Natakusumah menegaskan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tidak mendukung keikutsertaan fraksi PPP dalam pengajuan hak angket atas APBD DKI di DPRD DKI Jakarta. (Tya/Yus)