Penggunaan Kata 'Empat Pilar' MPR RI Tak Bertentangan dengan UU

Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Sosialisasi MPR Ahmad Basarah menegaskan, bahwa penggunaan frasa 'Empat Pilar' dalam program MPR RI yaitu 'Sosialisasi Empat Pilar MPR' tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini merujuk pada UU Nomor 17/2014 Tentang MPR, DPR, DPD (MD3). Sementara yang dibatalkan MK adalah pasal 34 ayat (3b) dalam UU Nomor 2/2011 Tentang Partai Politik.

"Pada saat kami melaksanakan program ini, kami berpikir kalau bicara legal formal tidak bertentangan dengan putusan MK karena yang diujimaterikan UU Parpol, kami menggunakan UU MD3," kata Ahmad Basarah saat diskusi Kemajelisan yang mengangkat tema 'Penggunaan Empat Pilar' di Gedung Parlemen, Senin (2/3).

Tema tersebut menjadi pembahasan setelah muncul polemik makna 'empat pilar' yang berujung pada uji materi Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Partai Politik (Parpol). Pihak pemohon mengatakan bahwa istilah 'empat pilar' dimaknai seolah Pancasila sejajar dengan lainnya. Padahal, Pancasila merupakan dasar negara.

Dihadapan para peserta diskusi, Basarah mengatakan sebelum MPR sebelum memastikan menggunakan frasa ‘empat pilar’, pihaknya telah meminta pendapat dari lembaga pusat bahasa Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menafsirkan bahasa Indonesia.

Menurut Basarah, lembaga ahli bahasa menyatakan bahwa istilah empat pilar bukan seperti halnya tiang pancang sejajar, tetapi makna empat pilar Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

"Nama program kita sosialisasi empat pilar MPR RI. Pertama tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, Ketetapan MPR sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara," ujar dia.

Selanjutnya...