7 Pos Anggaran APBD DKI Versi Ahok Disorot Kemendagri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan jajaran Pemprov DKI. Pertemuan itu membahas terkait kisruh APBD DKI 2015.

Menurut Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, ada beberapa pos anggaran dalam APBD DKI 2015 versi e-budgeting yang dinilai terlalu fantastis.

Pos anggaran fantastis itu ditemukan setelah pihaknya mengevaluasi dan mengklarifikasi kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran, terhadap APBD DKI 2015 yang telah dikirimkan kembali oleh Pemprov DKI pada 23 Februari 2015.

"Belanja jasa kantor masih relatif tinggi, belanja pemeliharaan tinggi, biaya habis pakai tinggi, belanja tenaga ahli dan narasumber masih relatif tinggi. Belanja jasa konsultasi juga masih tinggi. Efektivitasnya apa?" jelas Reydonnyzar di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Karena itu, kata Reydonnyzar, pihaknya menyarankan Pemprov DKI agar sebagian anggaran tersebut dialihkan untuk program lain yang lebih penting dan perlu, seperti ke pos anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Kurangi dan perbesar belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," kata pria yang karib disapa Dony itu.

Reydonnyzar mengatakan, evaluasi dan saran itu direspons dengan baik oleh Ahok. "Ahok mengapresiasi. Ini catatan bagus untuk mereka, belum pernah APBD dibedah habis secara tuntas," kata dia.

Berikut 7 Objek Belanja Barang dan Jasa APBD DKI 2015 yang dievaluasi Kemendagri:

1. Belanja Bahan Pakai Habis senilai Rp 2.002,96 miliar
2. Belanja Bahan/Material senilai Rp 1.003,00 miliar
3. Belanja Jasa Kantor senilai Rp 4.198,01 miliar
4. Belanja Makanan dan Minuman senilai Rp 863,99 miliar
5. Belanja pemeliharaan senilai Rp 3.780,11 miliar
6. Belanja jasa konsultasi senilai Rp 506,81 miliar
7. Belanja tenaga ahli/infrastruktur/narasumber senilai Rp 825,60 miliar

(Rmn/Yus)