Polda Metro Periksa 6 Saksi Terkait Penyimpangan UPS

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Mujiono mengakui pihaknya memanggil enam saksi terkait pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di sejumlah sekolah Ibukota.

"Mereka berasal dari empat sekolah di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat dan Barat," ujar Mujiono ketika dihubungi wartawan, Rabu (4/3/2015).

Mujiono memaparkan dua dari enam saksi berasal dari Suku Dinas Pendidikan, mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman, dan mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat Iip Saifuddin.

Kasubdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya AKBP Ajie Indra mengatakan, atas desakan beberapa pihak, Polda Metro sejak 28 Januari 2015 lalu turut mengusut dugaan penyimpangan pengadaan UPS tahun 2014.

"(Kasus pengadaan UPS) masih dalam proses penyelidikan. Nanti juga akan terungkap. Ada indikasi penyimpangan namun belum dapat disampaikan karena dalam proses penyelidikan," tandas Ajie

Gandeng BPK

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Marinus Sitompul membenarkan pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyelidiki pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di sejumlah sekolah. Hal ini menyusul pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyebutnya sebagai dana siluman.

"Memang BPK juga sama melakukan audit. Kita juga masih melakukan penyelidikan. Kita tunggu hasil audit BPK," ungkap Martinus Sitompul di Mapolda Metro Jaya Jakarta.

Saat ini, Polda masih mengumpulkan berkas dan mengawasi perkembangan dana siluman tersebut karena penyidik belum dapat menemukan bukti penyimpangannya.

"Tidak dapat disimpulkan, masih dalam penyelidikan berupa dokumen-dokumen pendukung ataupun orang-orang masih melakukan investigasi atau monitoring," tutur mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini.

"Bagian-bagian penyelidikan tentang tender masih penyelidikan, dari mana itu semuanya," ujar Martinus.

Pengadaan UPS sebelumnya disebut Ahok sebagai salah satu dana siluman dalam anggaran pendidikan DKI Jakarta 2015. Kecurigaan mantan Bupati Belitung Timur itu mengecurut pada lembaga legislatif daerah, DPRD DKI Jakarta.

Ahok menduga dana tersebut sengaja diselipkan oleh oknum tak bertanggung jawab ke dalam draf RAPBD 2015.