Liputan6.com, Jakarta - Kericuhan mewarnai proses mediasi pembahasan kisruh APBD 2015 antara Pemprov dengan DPRD DKI Jakarta. Padahal, pertemuan 'kubu' Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi yang ditengahi Kementerian Dalam Negeri ini awalnya berjalan mesra.
Para anggota dewan meninggalkan ruang rapat sembari berseru-seru.
Baca Juga
Sementara, Ahok dan Prasetyo diamankan oleh pamdal Kemendagri melalui pintu belakang. Beberapa perwakilan DPRD DKI Jakarta mengungkapkan, semua berawal saat Ahok bertanya soal pengadaan uninterruptible power supply (UPS) kepada Walikota Jakarta Barat Anas Effendi.
"Saya tidak mengatakan mengamuk. Pak Ahok bertanya kepada walikota bagaimana dengan UPS. Apakah UPS itu diusulkan oleh seluruh kelurahan yang se-Jakarta Barat dengan suara yang agak mungkin tinggi," kata Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus di gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (5/3/2015).
"Ini menyebabkan kawan-kawan yang Banggar (Badan Anggaran) ini merasa tersinggung dengan kekerasan seperti itu," imbuh dia.
Akhirnya, lanjut Bestari, terdengarlah riuh seruan dari pihak DPRD DKI Jakarta yang mengaku tak terima dengan sikap Ahok tersebut. Melihat kondisi ini, sambung dia, pihak Kemendagri pun langsung menutup rapat tersebut.
"Akhirnya terjadi simpang siur, terjadi traffic di situ, kemudian ditutuplah," tutur dia.
Menurut Bestari, meski belum diperoleh titik temu terkait permasalahan ini, dirinya menampik bahwa mediasi APBD DKI Jakarta hari ini sudah deadlock (buntu). Dia yakin, masih banyak waktu untuk menyelesaikan masalah perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif ini. Dia pun optimistis, seluruh persoalan APBD ini bisa selesai.
"Saya tidak katakan deadlock, mudah-mudahan kan ini masih ada tanggal, beberapa hari lagi, tanggal 8 (Maret) ini. Mungkin nanti sore bisa dibuka lagi komunikasi. Kita lihat aja," ucap dia.
Dirinya berharap masalah APBD ini tidak berlarut-larut. Sebab, masyarakat bisa dirugikan. Seharusnya perdebatan yang terjadi saat ini dibahas di luar mediasi agar tak menjadi penghambat.
Hanya saja, ucap dia, belum juga dicapai kesepakatan, kedua belah pihak justru mengedepankan emosi.
"Belum itu tercapai, ada suara yang tinggi ini dari kedua belah pihak, akhirnya ini dihentikan. Jadi tadi lagi akan membahas solusi, terhenti karena ada ketegangan yang harus dibedakan dahulu. Harus ada duduk bareng dulu. Padahal tadi di dalam suasana cukup mesra kok," pungkas Bestari.
Advertisement
Bagaimana kelanjutan pembahasan APBD antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta. (Ndy/Mut)