Ketua DPRD DKI Kritik Ahok soal Pernyataan Keras ke Anak Buah

Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI Jakarta menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilai tak beretika dalam mediasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan saat Ahok bertanya perihal pengadaan Uninterruptable Power Suply (UPS) yang masuk dalam APBD 2015 kepada Walikota Jakarta Barat Anas Effendi, Ahok menunjukkan sikap tak sopan.

"Dia memaki-maki anak buahnya di depan khalayak. Itu suatu hal yang tidak beretika," tegas Prasetio Edi Marsudi dalam konferensi pers di Gedung DPRD, Kamis (5/3/2015).

Ia menjelaskan, hanya ada 1 versi draf APBD DKI 2015 yang diserahkan kepada Kemendagri untuk dievaluasi. Tak ada versi DPRD ataupun versi e-budgeting. Itulah yang menjadi prioritas pembahasan dalam mediasi tadi.

"Terjadilah chaos tadi. Sejujurnya saya memberi apresasi pada kinerja Ahok. Sepakat saya bahwa perubahan itu sepakat. Tapi soal etika dia tidak berubah. Saya juga sudah katakan kepada Ahok, pakailah etika ketika berbicara. Saya anggota ‎DPRD yang dihormati dan dia juga Gubernur yang dihormati," ucap Prasetio.

Ia mengatakan pada saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo, ada pasal-pasal yang mengatur bahwa sebagai gubernur, Ahok harus beretika.

Anggota DPRD Fraksi PKS Slamet Nurdin mengungkapkan, secara implisit, Sekjen Kemendagri memang mengakui ada kesalahan prosedur dalam pengiriman draf APBD DKI. Namun, Ahok dalam pembahasan mediasi tadi dinilai keluar dari konteks. Sebab, yang dipermasalahkan adalah draf APBD mana yang seharusnya dikirim ke Kemendagri.

"Keluar pakem. Ngomongnya dengan suara tinggi. Ini kan forum formal kok teriak-teriak. Jadi itu yang dikecam itu saja. Dia bilang, kalau main-main dengan dewan saya pecat," kata dia.

"Pokoknya forum complain dengan gaya gubernur seperti itu. Karena tidak selayaknya gubernur seperti itu. Saat rapat formal menunjuk-nunjuk SKPD-nya untuk mengaku masalah program ini. Ini suasananya mengklarifisi prosedur APBD DKI. Sebenarnya sudah mau ditutup lalu ada statement closing, gubernur malah mengangkat UPS," jelas Slamet.

Detik-detik DPRD-Ahok Bersitegang

Berdasarkan pantauan rekaman video rapat tersebut dari Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terlihat gambaran bagaimana detik-detik Ahok dan DPRD DKI bersitegang.

Ketua DPRD Prasetio, Gubernur DKI Ahok, Sekjen Kemendagri Yuswandi Temenggung, dan Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzar duduk di depan. Ahok diberikan kesempatan untuk memberikan kata penutup.

"Saya perlu katakan sekali lagi, tidak mendiskriminasi dan meminta SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mengawasi pembahasan. Yang saya minta jangan meng-input yang bukan hasil pembahasan," kata Ahok.

"Saya mau tanya apa ada beli ini, ini sesuai pembahasan atau tidak? Coba tolong angkat tangan," imbuh Ahok.

Kemudian Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Haji Lulung menimpali kata-kata Ahok. "Ini kan setelah bapak kumpulin kemarin," timpal Lulung yang duduk di barisan depan yang berhadapan dengan Ahok.

Lalu, Ahok dengan nada suara tinggi bertanya kepada Walikota Jakarta Barat Anas Effendi. "Apakah Anda membahas UPS Rp 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta Barat‎, jawab!" kata Ahok sambil menunjuk-nunjukkan tangannya ke arah Anas yang kemudian berdiri.

Namun, sebelum Anas menjawab, tiba-tiba terdengar celetukan salah seorang anggota DPRD yang mengingatkan Ahok.

"Pak Gubernur, saya kira bapak bisa tahan emosi bapak. Jangan teriak-teriak, Pak. Jangan kayak preman," ucap dia.

Melihat kondisi ini, Sekjen Kemendagri yang memimpin pertemuan tersebut meminta supaya peserta rapat tenang.
"Saya minta tolong ini rapat kita," ujar dia.

Hanya, peringatan tersebut tidak digubris. "Bapak gubernur, apa preman?" celetuk seseorang dalam ruang rapat tersebut.

"Saya mohon kita‎ rapat dengan tertib. Saya nyatakan ini proses evaluasi sudah cukup dengan materi yang bapak sampaikan. Jadi terima kasih," ungkap Sekjen Kemendagri.

Setelah itu, Ahok kemudian berjabat tangan dengan Ketua DPRD DKI Prasetio dan para pejabat Kemendagri. Sementara, anggota DPRD tetap melontarkan sejumlah kata kasar sambil meninggalkan ruang rapat. (Mvi/Yus)