Mediasi Deadlock, Ahok dan DPRD Bikin Konpers Terpisah

Liputan6.com, Jakarta - Proses mediasi RAPBD 2015 Pemprov DKI Jakarta di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siang tadi berakhir buntu. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok didampingi wakilnya Djarot Saiful Hidayat dan staf Pemrpov DKI Jakarta langsung mengelar konferensi pers begitu tiba di Balaikota.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Malam SCTV, Kamis (5/3/2015), kepada pers, Ahok menjelaskan, istilah 'anggaran siluman' di RAPBD 2015 sehingga diprotes anggota DPRD bukan dirinya yang menyebut tapi berdasarkan penjelasan pihak Kemendagri saat itu.

"Istilah APBD siluman bukan saya loh yang menciptakan itu. Yang mengucapkannya Pak Mardiasmo Wakil Menteri Keuangan sekarang yang dulu Kepala BPKP Pusat. Dia menemukan ada namanya anggaran siluman. Jadi bukan saya kalau mau gugat bilang nggak sopan tuduh DPRD siluman mah tuduh Pak Mardiasmo dong, kok saya gitu loh. Saya kan cuma menyampaikan," ucap Ahok di Balaikota DKI Jakarta.

Terkait perbedaan jumlah anggaran pada RAPBD 2015, Ahok tetap bersikeras menggunakan RAPBD versi e-budgetting karena ada selisih anggaran sebesar Rp 12 triliun lebih. Apalagi e-budgetting ini sudah mendapat persetujuan Presiden Jokowi.

"Kata Pak Presiden ya, ini saatnya kita memulai sebuah babak baru nyusun APBD itu transparan, ketahuan siapa yang input siapa yang nyoret siapa yang nambah, itu aja sebetulnya. Kalau dulu kan nggak mau ngaku," jelas Ahok.

"Di dalam budget kami siapa yang nambah-kurang detiknya pun ketahuan. Detiknya berapa siapa yang masukin nama siapa semua jelas, pasword siapa semua jelas. Jadi sebetulnya ini sudah langkah bagus, tapi Pak Presiden mengatakan ini tidak boleh tidak jalan e-budgetting," lanjut dia.

Sementara itu, pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta juga kembali ke kantor dan melakukan rapat tertutup. Usai rapat, kepada pers pimpinan DPRD menyatakan mediasi dengan Pemprov DKI Jakarta tidak ada hasilnya. Alasannya Gubernur Ahok tidak ada etika, arogan, dan memaki-maki anak buahnya. Selain itu, Ahok juga dinilai melanggar undang-undang karena membuat anggaran tanpa dilaporkan kepada DPRD DKI Jakarta.

"Ya saya memberi appreciate terhadap saudara Ahok mengenai kinerjanya. Sepakat saya ada perubahan yang keras sepakat, tetapi cuma bicara masalah etika dia nggak bisa berubah. Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan mulut dia seperti ini," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham 'Lulung' Lunggana. Politisi PPP yang biasa disapa Haji Lulung itu menyatakan, Ahok telah menghina dan memfitnah DPRD DKI terkait anggaran siluman dalam RAPBD 2015.

"Itu ada penghinaan, fitnah dan penistaan terhadap institusi dewan. Fitnah terhadap anggota-anggota dewan itu sendiri yang dikatakan, teman-teman tahu ada anggaran siluman. Itu kira-kira sumber yang kita dengar selama ini. Jangan dong menunjuk-nunjuk orang, dia kan gubernur," keluh Haji Lulung.

"Saya katakan tadi, dia di depan publik mencaci kita koruptor segala macem coba. Kami ini anggota dewan punya keluarga. Hidup di tengah-tengah masyarakat. Dia men-judge kita sembarangan coba bayangkan. Ini pelanggaran hukum pelanggaran etika dan norma," ketus dia.

Kepada wartawan, Haji Lulung berharap, media menyampaikan kebenaran yang sebenarnya. Dia berharap media tidak memelintir isu-isu terkait memanasnya hubungan Ahok dan DPRD DKI Jakarta.

"Oleh karenanya teman-teman saya minta ini jangan dipelintir lagi. Jangan dipelintir lagi. Ayo upayakan dong kebenaran kan dia teriak-teriak kebenaran. Terus jangan entar pulang sampai redaktur 'Bang Haji redaktur yang ngatur' capek deh gua," lanjut dia. (Nfs/Ali)