Kepala BNP2TKI: Demi Martabat Bangsa, RI Stop Kirim PRT

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menghentikan penempatan pembantu rumah tangga (PRT) di luar negeri pada tahun 2017. Langkah ini diambil demi meningkatkan harga diri dan martabat bangsa. Ke depan, Indonesia hanya akan mengirimkan tenaga kerja yang terampil ke luar negeri.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid pun membeberkan alasan Jokowi menghentikan penempatan PRT di luar negeri.

"Alasannya ingin meningkatkan harkat, martabat dan wibawa manusia Indonesia," ucap Nusron Wahid dalam perbincangan khusus dengan Vina Muliana dan Waliyadi dari Liputan6.com di Jakarta, beberapa hari silam.

Untuk tahun ini, Nusron menjelaskan, pemerintah Indonesia akan menghentikan secara total pengiriman PRT ke Timur Tengah. "Kemudian secara bertahap pada 2017, kita akan hentikan (pengiriman PRT) untuk Asia Pasifik, seperti Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura dan mungkin Makao."

Terkait rencana penghentian PRT ke luar negeri, menurut Nusron, pemerintah pun dihadapkan pada 2 isu.

"Isu yang pertama adalah apakah kalau Jokowi atau pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman PRT ke luar negeri akan berdampak pada krisis konstitusional. Yaitu mengekang hak-hak warga dalam hal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak," papar Nusron.

Isu yang kedua, lanjut Nusron, secara faktual mereka yang hanya berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah dasar (SD). "Di mana mereka hanya bisa mengakses jenis pekerjaan sebagai PRT."

Hanya Pekerja Terampil

Kendati demikian, pemerintah Indonesia akan berupaya meningkatkan skill atau kemampuan para pekerja yang akan dikirim ke luar negeri. Ke depan, imbuh Nusron, Indonesia hanya akan mengirim para pekerja terampil ke luar negeri.

"Mereka yang akan ke luar negeri adalah yang punya skill (kemampuan). Pekerja yang kita kirim ke luar negeri adalah yang mempunyai skill yang kuat," jelas Nusron.

Tentunya, lanjut Nusron, para pekerja terampil tersebut mempunyai endurance (daya tahan) dan daya proteksi yang kuat. Untuk mendukung hal itu, pemerintah dalam hal ini instansi terkait akan menyediakan balai-balai pelatihan.

Skill Pekerja Meningkat, Devisa Tak Berkurang

Nusron Wahid mengharapkan pula para pekerja sektor informal tersebut bisa ditingkatkan pada sektor formal, minimal bekerja di pabrik. Lantaran itulah, ia menepis anggapan devisa negara akan berkurang dengan dihentikannya pengiriman para PRT ke luar negeri.

"Saya yakin devisa tidak akan berkurang karena tenaga kerja kita makin hari makin meningkat (keahliannya) dan income-nya (penghasilan) semakin meningkat," tukas Nusron.

Soal TKI Ilegal

Adapun terkait masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal, Nusron Wahid mempunyai kiat tersendiri. "Solusinya mengamankan dan memperketat jalur-jalur imigrasi. Orang yang kita curigai, wajib kita tanya," ucap Nusron.

Hanya saja, pihak imigrasi itu melayani orang untuk pergi, bukan untuk mencegah orang pergi. "Kita sulit untuk meminta orang dilarang kalau ternyata orang itu berhak untuk berangkat," tukas Nusron Wahid.

Selengkapnya simak wawancara khusus dengan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dalam video yang terbagi dalam 2 bagian di bawah ini:

(Ans)