ICW Apresiasi Ahok Perangi Dana Siluman

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mendukung sikap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dinilai tegas melindungi APBD DKI Jakarta dari 'dana-dana siluman'. Pria yang mengawali kariernya di ICW tahun 2011 ini mengatakan penitipan proyek-proyek yang tak tepat guna itu tak hanya terjadi di Jakarta, melainkan di daerah-daerah lainnya.

"Sikap Gubernur (Ahok) patut diapresiasi, karena tidak mau kompromi (dengan proyek-proyek titipan). Di daerah lain, kepala daerah cenderung bahkan ada juga yang memberi jatah," kata Ade kepada Liputan6.com melalui pesan singkat, Sabtu (7/3/2015).

Ia menjelaskan, apa yang terjadi di Jakarta sebenarnya banyak terjadi di daerah lain. Titip proyek atau anggaran, kemudian melahirkan perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif.

Perselisihan pendapat antara Gubernur Ahok dan DPRD DKI Jakarta mengenai APBD semakin jelas terlihat.

Ahok bersikukuh untuk menggunakan e-budgeting sebagai APBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sedangkan para anggota Dewan menolak karena merasa RAPBD versi hasil pembahasan dengan DPRD-lah yang memiliki kekuatan yurisprudensi.

Puncak perseteruan terjadi pada Kamis 5 Maret 2015, saat upaya mediasi yang diadakan oleh Kemendagri untuk menengahi suasana dingin, Ketua DPRD Prasetyo Edy dan beberapa anggotanya memprotes sikap Ahok yang dinilai tak beretika karena berbicara dengan nada tinggi kepada anak buahnya Walikota Jakarta Barat Anas Effendy.

Sebelumnya, Ahok menolak menandatangani RAPBD 2015 hasil pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta. Sebab, ia menilai dalam rencana anggaran itu terdapat banyak proyek-proyek titipan yang kemudian populer dengan sebutan 'dana siluman'. (Ans)