Sukses

Warga Kemayoran Minta PT KAI Buktikan Kepemilikan Lahan

Gunawan menilai tanah yang luasnya sekitar 2.000 meter itu sudah ditempati warga sejak lama.

Liputan6.com, Jakarta - Warga di pemukiman dekat Stasiun Kereta Api Kemayoran, Jakarta Pusat, meminta PT KAI membuktikan kepemilihan lahan yang sudah mereka tempati. Hal ini menyusul rencana PT KAI untuk mengosongkan lahan tersebut pada Senin 9 Maret besok.

"Pihak PT KAI mengklaim (lahan) itu hak mereka (tapi) tidak bisa membuktikan, tidak ada surat serifikat dan bangunan. Mereka mengklaim punya dia, tapi PT KAI tidak punya bukti kepemilikan," ujar salah seorang warga, Gunawan saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (8/3/2015).

Gunawan menilai tanah yang luasnya sekitar 2.000 meter itu sudah ditempati warga sejak lama. Mereka sudah tinggal puluhan tahun. "Ada yang tinggal 20 tahun, 50 tahun," ujar dia.

Tanah tersebut, imbuh Gunawan, merupakan berstatus tanah negara bebas. Sehingga menurutnya warga berhak untuk mengajukan sertifikat kepemilihan tanah itu. "Kita berhak mengajukan sertifikat ke kelurahan," ujar dia.

Dia menuturkan, dasar PT KAI ingin mengosongkan lahan tersebut adalah SK dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun begitu, dasar itu dinilainya bukan sebagai bukti kepemilikan.

"Kalau dasar (itu) bukan kepemilikan hak. Tidak berhak dia (PT KAI) mengusir atau mengsongkan semena-mena," ujar dia.

Saat ini, kata Gunawan, pihaknya sudah menggandeng LBH untuk menangani persoalan tersebut. Jika PT KAI tetap bertindak mengosongkan lahan tersebut, dia menyatakan warga tak akan melawannya.

"Kita sih nggak melawan. (Kita hanya) Minta bukti kepemilikan yang sah. Kalau (pengosongan) sudah melakukan pelanggaran, kita laporkan ke polisi," tukas Gunawan.

Kepala Humas Daop I PT KAI Bambang Prayitno membenarkan pihaknya akan mengeksekusi lahan tersebut. Pengosongan lahan itu akan dilakukan pada Senin 9 Maret 2015. Dalam eksekusi tersebut, personel gabungan akan diturunkan.

"Besok, sekitar jam 9.00 WIB. Personel yang akan diturunkan ke lokasi lumayan banyak. Personel gabungan dari TNI dan Polri juga ada," ujar Bambang saat dihubungi Liputan6.com. (Ali/Mut)