Temui JK, Tim 9 Ingin Samakan Persepsi tentang Kriminalisasi

Liputan6.com, Jakarta Tim 9 bentukan presiden Joko Widodo menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat. Wakil Ketua Tim 9 Jimly Asshiddiqie mengatakan pihaknya ingin menyamakan persepsi dengan Wapres JK mengenai istilah kriminalisasi. Jimly mengatakan, timnya menyampaikan jika apa yang terjadi kepada KPK saat ini merupakan upaya pelemahan KPK.

"Ini beda pendapat orang pahami istilah kriminalisasi, masalahnya bukan masalah istilah. Bukan. Banyak yang melihat kriminalisasi ini sebagai istilah, melihat titik koma, apa defenisi. Ini punya makna simbolik," ujar Jimly, Selasa (10/3/2014).

Pihaknya, sambung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, juga ingin menyampaikan berbagai aspirasi yang telah diserap dari masyarakat selama ini atas tindakan Polri yang melakukan kriminalisasi terhadap KPK.

"‎Paling tidak kita sampaikan dulu berbagai persepektif, kasus-kasus yang muncul, laporan dan pengaduan. J‎adi terjadi sesudah seminggu kami terima keputusan rakyat‎. Karena tim 9 tidak dapat Kepres, maka rakyat yang memberi. ‎Maka beberapa ratus LSM berkumpul, tandatangani petisi terus menyampaikan petisi pada kami agar menyampaikan aspirasi ke presiden dan wapres," ujar Jimly.

Ia melihat saat ini KPK yang awalnya merupakan lembaga institusi penegak hukum yang berwibawa, kuat dan ditakuti para koruptor, menjadi lemah karena tindakan kriminalisasi terhadap para pimpinan dan pendukung-pendukungnya.

"Sekarang sedang terjadi pelemahan, KPK itu berada dalam posisi sangat terhormat, tinggi dan ditakuti sekali tahun lalu sehingga ketuanya saja dipersepsi oleh masyarakat seolah-olah pantas jadi Wapres, sehingga ketuanya terbuai oleh itu. Direktur-direkturnya banyak yang sudah pensiun, kemudian pimpinan-pimpinannya jadi tersangka, sehingga rentan sekali. Ini tidak boleh dibiarkan," lanjut dia.

Ia pun berharap kedatangannya tersebut dapat memberi masukan kepada JK untuk segera mengeluarkan perintah kepada pihak kepolisian untuk segera menjalankan instruksi Presiden Jokowi  menghentikan tindakan kriminalisasi tersebut.

"Supaya bapak wakil presiden bisa melihat masalahnya lebih lengkap, lebih utuh sehingga tidak nanti mengeluarkan statement yang nanti disalahpahami. Jangan seolah-olah ada Presiden dan Wapres. Kemudian, jangan malah seperti memberi angin kepada kepolisian, itu tidak menyelesaikan masalah," ucap Jimly. (Tya/Yus)