DPRD DKI Jakarta Gelar Rapat Hak Angket

Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat hak angket atau penyelidikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rapat tersebut dipimpin Ketua Panitia Hak Angket DPRD dari Fraksi Partai Hanura Ongen Sangaji.

"Saya diundang memberikan penjelasan tentang proses sistem e-budgeting," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Ia mengatakan, tidak ada persiapan apa-apa dalam rapat ini. Hanya ada 2 map berisi sejumlah berkas untuk menjelaskan e-budgeting dan prosesnya. Selain BPKAD, ada juga perwakilan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta seorang ahli IT atau konsultan e-budgeting.

"Kalau saya kan dipanggil selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hari ini dipanggil untuk menjelaskan e-budgeting. Besok dipanggil lagi sebagai BPKAD. Mereka, tim angket, niat baik kok," kata Heru.

Bergulirnya hak angket ini berawal dari tudingan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bahwa ada oknum DPRD DKI Jakarta yang diduga menyusupkan anggaran dalam APBD 2015.

Pihak legislatif pun tak terima dan mengajukan hak angket untuk menyelidiki persoalan sebenarnya dalam kisruh anggaran ini.

Meski beberapa partai politik seperti PAN, Nasdem dan PPP mulai menarik dukungan terhadap hak angket, hak penyelidikan tetap dilaksanakan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah meminta staf humas Pemprov DKI Jakarta untuk merekam rapat yang tengah berjalan selama angket berlangsung. Dia juga meminta dewan mengizinkan itu. Pernyataan Ahok ini disampaikan melalui staf pribadinya.

"Saya sudah minta humas pemda juga untuk masuk rekam. Semoga tim angket izinkan sesuai komitmen transparansi kita semua," tandas Ahok yang tengah beristirahat karena terserang Demam Berdarah Dengue (DBD), Selasa 10 Maret 2015. (Mvi/Ein)