Kubu Agung Disahkan Menkumham, JK Jadi Penasihat Golkar?

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK dikabarkan ditawari Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono untuk menjadi penasihat Partai Golkar. Menanggapi hal itu, JK membantahnya.

Mantan Ketum Golkar itu menegaskan, sebagai bagian dari pemerintahan, dirinya telah berkomitmen untuk melepaskan jabatan sebagai pengurus partai.

"Nggak, nggak. Kita kan sudah komitmen yang di pemerintah tidak boleh urus partai lagi," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Terkait terus perseteruan antara kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie di internal Golkar, JK menilai sebenarnya tidak pernah ada perbedaan pandangan di partai berlambang beringin itu, melainkan hanya keberatan dari salah satu pihak saja.

"Dulu Ical (Aburizal Bakrie), kita selalu bertemu, berdiskusi, tidak ada perbedaan. Bahwa itu kan masalah keberatan, ya tentu bisa terjadi," tandas Jusuf Kalla.

Mahkamah Partai Golkar (MPG) mengabulkan sebagian permohonan kubu Agung Laksono yang mengakui Musyawarah Nasional (Munas) Ancol yang digelar oleh kubu Agung Laksono. Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna H Laoly kemudian mengesahkan kubu Agung sebagai pihak yang sah untuk membentuk kepengurusan Golkar.

JK yang juga merupakan kader senior Partai Golkar meminta agar kubu Aburizal Bakrie menerima keputusan tersebut. "Ya begitulah, kita harus menaati keputusan mahkamah partai yang kemudian disahkan oleh menkumham. Begitu garis hukumnya yang jelas. Ya kita ikut hukum saja," ujar JK.

Kabar JK kemungkinan menjadi penasihat Golkar berhembus setelah kubu Agung Laksono mengusulkan sempat mengusulkan dirinya untuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar. Pernyataan itu dikatakan Agung dalam Munas Golkar di Ancol Desember 2014 lalu. (Riz/Ein)