Kembalinya 'si Anak Hilang' Golkar ke Pangkuan Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Rabu siang, 11 Maret 2015, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono menyambangi Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat.

Agung mengatakan, kunjungannya ini merupakan roadshow untuk memperkenalkan diri ke partai lain setelah Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan mereka di Partai Golkar.

Pertemuan dengan pimpinan partai ini memang yang pertama setelah kepengurusan kubu Agung Laksono diakui dan disahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kemenkumham mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono di partai berlambang pohon beringin pada Selasa 10 Maret 2015.

Melalui surat yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, disebutkan pengesahan kepengurusan kubu Agung berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar yang mengabulkan menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 5 UU Parpol Nomor 2/201, dinyatakan bahwa putusan MP (Mahkamah Partai) bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan," ujar Yasonna di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

Pasca-pengesahan, kubu Agung langsung bergerak cepat. Tak hanya mengumumkan agenda kerja dan visi misi, mereka juga langsung memperkenalkan diri ke partai lainnya.

Bahkan Agung mengungkapkan keinginan kepengurusannya untuk mengeluarkan Golkar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Kami telah sah atas surat dari Menkum HAM. Ini juga bagian dari keluar dari KMP dan bergabung dengan partai pemerintah," ujar Agung Laksono di DPP Nasdem, Rabu 11 Maret 2015.

Ketua DPP Golkar versi Munas Ancol Lawrence Siburian menyatakan, pihaknya tak hanya mengunjungi partai pendukung pemerintah. Namun juga akan mengunjungi partai lainnya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

"Kita juga akan melakukan kunjungan ke partai di luar pemerintahan, ke KPU, ke Kemendagri, bahkan kita akan ke presiden," jelas Lawrence.

Dia menuturkan, ada sejumlah agenda dalam kunjungannya di kantor Partai Nasdem. Di antaranya akan bekerja sama mengadakan pelatihan tentang politik kebangsaan. "Kita akan membangun pusat pelatihan politik antara Golkar dan Nasdem. Salah satunya mengajarkan politik kebangsaan. Kita tunggu saja," ujar Lawrence.

Terkait rencana merapat ke koalisi partai pendukung pemerintah, Agung menegaskan tidak ada deal-deal politik dalam mendukung pemerintahan. Pihaknya mendukung pemerintahan hanya untuk kepentingan bangsa ke depan "Kami memutuskan mendukung pemerintah tidak ada syarat, kami tulus ikhlas saja," kata Agung di Kantor DPP Partai Nasdem.

Agung menjelaskan, salah satu program pokok Golkar di bawah kepemimpinannya adalah membangun pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat. Minimal, dukungan terhadap pemerintahan itu akan dilakukan melalui parlemen.

"Setidak-tidaknya dari sektor parlemen. Kalau ilustrasinya, ini kepentingan bangsa," tegas dia. Untuk kepentingan ini, Agung akan segera merevisi fraksi yang ada di DPR, di mana yang tidak sejalan akan dirombak.

Salah satu posisi yang akan dirombak, ujar Lawrence, yakni ketua fraksi yang saat ini dijabat Ade Komaruddin. "Ketua fraksi kita akan ganti. Mas Agus Gumiwang akan menjadi ketua fraksi dan sekjen juga akan diganti oleh Fayakhun Andriadi," ujar dia.

Lawrence juga mengungkapkan, kubunya mempertimbangkan kedudukan Setya Novanto sebagai ketua DPR. Sebab, Setya hadir di Munas Bali dan tidak ada di Munas Ancol. Namun, terkait pencopotan Setya Novanto, Wakil Ketua Umum Priyo Budi Santoso menegaskan hal itu tidak akan terjadi.

"Pergantian ketua DPR ataupun di MPR tidak akan. Ini bukan menjadi prioritas," jelas Priyo.

Petinggi KMP Berkumpul

Terkait rencana Agung untuk membawa partainya merapat ke KIH, Surya Paloh menyambut positif hal tersebut. Dia menilai, keputusan itu akan membuat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan stabil. "Tentu akan lebih stabil, kokoh dan kuat. Itu hal yang pasti. Kalau tidak stabil, salah kita terima Agung di sini," ujar Surya Paloh.

Dia mengaku bergabungnya Partai Golkar versi Munas Ancol ini bukan didasarkan atas kepentingan kelompok. Namun atas kepentingan masyarakat luas. "Yang jelas dan paling penting agar pemerintahan stabil dan kokoh tentu harus mendahulukan kepentingan pembangunan. Mendahulukan kepentingan masyarakat luas," ucap Paloh.

Mantan kader Golkar itu juga yakin kerja sama ini akan berlangsung di parlemen. Pihaknya akan membangun komunikasi kepada Partai Golkar untuk bertukar informasi maupun gagasan. "Pasti (sampai ranah parlemen). Banyak caranya seperti tukar info, gagasan yang di mana akan saling mem-back up. Jelas hal tersebut nggak kaku. (Kerja sama ini) termasuk soal Pilkada," pungkas Paloh.

Pada kesempatan ini, Surya Paloh meminta kubu Aburizal Bakrie atau Ical untuk legowo atas putusan Kemenkum HAM. Karena ini merupakan konsekuensi dari kompetisi.

"Dalam kompetisi tidak semua kalah dan tidak semua menang. Jangan pernah sekali-kali maju berkompetisi ketika tidak siap menang maupun kalah. 5 Tahun lalu saya sebagai calon ketua umum Golkar, saya kalah (dari Acal), tapi saya bisa menerima," jelas Paloh.

Dia berharap, Partai Golkar dapat segera kembali bersatu. "Agar bisa membangun Golkar yang baik, maka harus merangkul seluruh kader Golkar. Mereka juga kan keluarga Golkar. Itulah harapan Nasdem," ujar Paloh.

Berbeda dengan Paloh, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut Ketua Umum Golkar tetap dijabat Ical atau yang juga akrab disapa ARB.

"Kami masih akui Pak ARB sebagai ketum, sampai ada salah satu pihak bilang kalah. Loh, yang waktu Munas Golkar Bali jelas pesertanya DPD I dan II," ujar Fadli di Gedung DPR.

Menurut Fadli, keputusan Kemenkumh HAM yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono belum inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Sebab Ical mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan tengah dalam proses.

Dengan kata lain, pria yang kini menjabat Wakil Ketua DPR tersebut menegaskan dualisme di internal partai berlambang beringin tersebut belum usai. "Belum ada ketetapan, ini masih koma. Masih panjang, belum inkracht," ujar Fadli Zon. Menurut dia, jalan Golkar menuju damai masih panjang.

Meski belum mengakui kepengurusan Agung Laksono, namun KMP tampaknya mulai menyiapkan diri terkait rencana Agung. Rabu 11 Maret malam, petinggi KMP berkumpul di Rumah Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, di Gandaria, Jakarta Selatan.

Ketua DPP PAN Bara Hasibuan mengakui pertemuan tersebut. Namun dia tak bersedia membeberkan agenda yang dibahas dalam pertemuan itu. Namun dari informasi yang diterima, petinggi KMP berkumpul untuk membahas dualisme yang terjadi di Partai Golkar.

Sementara kubu Ical berusaha melawan kubu Agung dengan melaporkan dugaan pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan Agung Laksono cs dalam pelaksanaan Munas di Ancol. Mereka melapor ke Bareskrim Polri. (Sun/Rmn)