Konsultan: Tim e-Budgeting DKI Hanya Berempat, Bukan 20 Orang

Liputan6.com, Jakarta - Konsultan sistem e-budgeting untuk APBD DKI Gagat Sidi Wahono membantah, tim IT untuk sistem penganggaran elektronik ini berjumlah 20 orang atau disebut Tim 20. Timnya yang berasal dari Surabaya ini tak sampai berjumlah puluhan orang.

"Saya itu hanya berempat," ujar Gagat dalam rapat hak angket di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Gagat mengaku heran, ketika membaca di media tim desain e-budgeting untuk Pemprov DKI yang beranggotakan 20 orang. Sebab, 4 orang saja sebenarnya hanya bekerja di awal penerapan e-budgeting untuk membuat master desain sistem tersebut.

Pria asal Jawa Timur ini mengatakan, ketika sosialisasi telah berjalan dan tahap 'create master' sudah selesai, tim ini hanya tinggal 1 atau 2 orang yang bertugas mengawasi sistem ini.

"Saya baca di media itu 20 (orang), siapa? Saya nggak ngerti. Berempat itu, hanya pada saat awal penyusunan APBD. Kalau sudah selesai, kami tinggal 1-2 orang untuk mengawal," kata Gagat kepada Panitia Hak Angket DPRD DKI.

Bantahan juga diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono, saat ditemui di luar ruang rapat. Dia menyebut, tim e-budgeting tak sampai berjumlah 20 orang. Baik itu di pihaknya atau pun di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Di tempat saya nggak ada 20 orang. Kan tim e-budgeting itu BPKAD, Bappeda, dan SKPD semua," kata Heru.

Heru mengaku, pihaknya menyewa konsultan IT dari Surabaya untuk menerapkan sistem e-budgeting. Kontraknya berbentuk kontrak perorangan.

Kabar adanya Tim 20 untuk e-budgeting pertama kali dilontarkan oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Lucky P Sastrawiria saat rapat gabungan pimpinan fraksi DPRD DKI, pada Senin 16 Februari 2015 lalu.

"Itu timnya Ahok yang 20 orang itu dari Surabaya (Jawa Timur)," ujar Lucky.

Ahok sendiri juga telah mengakui dirinya memang merekrut tim ahli IT dari Surabaya. Namun tak menyebutkan jumlah timnya.

"Itu memang kita minta dari anak-anak pintar asal Surabaya, untuk segala macem ngerancang (program e-budgeting). Karena nggak mungkin tender kan?" ujar Ahok. (Rmn)