Budiman PDIP: Dana Parpol Diberikan Bila Ada Kecukupan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Wacana Mendagri terkait pembiayaan partai politik sebesar Rp 1 triliun per tahun yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mendapat respon negatif dari pegiat antikorupsi. Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko menilai, apa yang disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo harus dimaknai utuh, yaitu jika negara sudah sehat dalam mengatur anggarannya.

"Saya sependapat dengan Menteri Dalam Negeri bahwa dana untuk partai politik yang bersumber dari APBN dilakukan apabila sudah ada kecukupan anggaran. Mengalokasikan dana dalam kondisi APBN yang terbatas (seperti saat ini) akan mendapat respon negatif dari masyarakat," ujar Budiman melalui pesan tertulisnya, Kamis (12/3/2015).

Menurut Budiman, dana untuk parpol diberikan dengan syarat ada pemotongan terhadap tunjangan-tunjangan, baik tunjangan reses maupun tunjangan aspirasi yang diterima oleh anggota-anggota partai yang duduk di lembaga legislatif.

"Selain itu dana untuk partai politik diberikan dengan syarat pelembagaan. Ada jaminan penggunaan anggaran tersebut dapat diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana partai juga bukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan politik dalam rangka suksesi Pemilihan Kepala Daerah, Pemilu Legislatif, dan agenda internal partai, namun digunakan untuk melakukan pendidikan politik warga negara," jelas dia.

Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella juga menilai, bantuan tersebut pantas diberikan jika utang luar negeri Indonesia sudah menurun. Selain itu, sejumlah elite parpol yang duduk di eksekutif dan legislatif harus bekerja dulu untuk rakyat.

"Tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, pengangguran menurun, baru parpol pantas diberikan dana Rp 1 triliun. Yang memimpin pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif kebanyakan kan dari parpol, mereka di suruh kerja dulu. Jika nggak, maka orang-orang banyak yang buat partai untuk mencari cara bagaimana mendapatkan dana bantuan tersebut," jelas Rio.

Bukan hanya itu saja, menurut dia, jika memang ingin diberlakukan perlu ada aturan tidak semua parpol harus diberikan dan ada batasannya.

"Ini harus ada batasan, misalnya 5 partai saja teratas. Karena kalau dia partai dengan urutan tertinggi itu artinya partai sehat, baik dalam pengkaderan maupun pendidikan politiknya. Tapi intinya ekonomi Indonesia harus sehat dulu, baru bisa memberlakukannya," pungkas Rio Capella. (Mvi/Sun)