Sukses

Ahok Tak Terpengaruh Hak Angket DPRD DKI

Keberanian Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menantang anggota DPRD DKI Jakarta menuai pujian.

Liputan6.com, Jakarta - Keberanian Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menantang anggota DPRD DKI Jakarta menuai pujian. Hal itu diungkapkan CEO Cyrus Network Hasan Nasbi.

"Pertama dia itu tidak punya support politik apapun, tapi ini nantangin parpol. Biasanya banyak pimpinan daerah tak mau melakukan konfrontasi dengan DPRD karena bikin repot. Tapi Ahok ini anomali," ujar Hasan di Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Adanya hak angket dari DPRD justru bukan melemahkan posisi Ahok, justru nama Ahok semakin dikenal dan dipercaya masyarakat. Bahkan mantan Bupati Belitung Timur itu tak takut kepada pemakzulan terhadap dirinya.

"Harusnya Ahok berterima kasih kepada DPRD karena hak angketnya. Keberaniannya untuk menyelematkan uang negara dengan melawan parlemen membuat dukungan publik makin tinggi," terang dia.

Menurut Hasan, kepala daerah yang didukung parpol atau ormas tertentu biasanya takut melakukan perlawanan dengan parlemen karena berujung angket atau pemakzulan.

Karena itu, Hasan mengingatkan masalah dana siluman yang disampaikan Ahok tersebut jangan diselesaikan secara kompromi. Jika akhirnya dikompromikan, Ahok akhirnya dicaci dan tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

"Masyarakat tidak akan terima jika masalah dana siluman ini diselesaikan dengan 'cincai' dan kompromi. Kepercayaan Ahok makin rendah. Boleh saja diselesaikan dialog, tapi jangan lupa proses hukumnya," tandas Hasan.

Polemik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta bermula dari pengajuan anggaran APBD melalui e-budgeting yang dilayangkan Ahok ke Kemendagri tanpa adanya tanda tangan persetujuan DPRD DKI Jakarta.

DPRD menilai pengajuan anggaran e-budgeting itu bak surat bodong. DPRD DKI Jakarta kemudian menggunakan hak angket terkait keputusan Ahok itu.

Ahok sendiri menekankan e-budgeting bisa diajukan tanpa tanda tangan DPRD DKI Jakarta. Ahok juga menyatakan sengaja tidak meminta persetujuan agar "dana siluman" pengadaan alat UPS senilai Rp12,1 triliun yang telah dicoretnya tidak muncul lagi. Dia juga telah melaporkan dugaan "dana siluman" kepada KPK agar segera diusut tuntas. (Alv/Sun)