Pengamat: Meski Caranya Salah, Ahok Ingin Selamatkan Uang Negara

Liputan6.com, Jakarta - Pertikaian antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan DPRD DKI Jakarta mencuri perhatian. Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, langkah Ahok sudah tepat karena bertujuan untuk menyelamatkan uang rakyat.

"Pertikaian ini menegaskan kita bahwa parpol yang wujudnya di DPRD sebagian besar tidak berfungsi. Yang dibutuhkan publik itu menyelamatkan 12,1 triliun daripada hak angket DPRD. Meski cara Ahok menyalahi, tapi publik mendukung. Justru yang berbahaya adalah merampok dengan cara prosedural," ujar Ray di Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Menurut dia, Ahok tidak bisa disalahkan jika bergaya marah-marah karena itu sudah menjadi gayanya.

"Definisi arogan hanya isu yang dilekatkan padanya. Dia kan mau menyelamatkan uang negara, sudah benar seperti itu. Lihat saja tipikal Ahok, pemimpin yang bersih dan membersihkan. SKPD-nya dibersihkan. Ini harus ada yang seperti ini," jelas Ray.

Menurut Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) itu percaya dengan adanya kasus ini masyarakat akan makin terbuka matanya. "Saya percaya dengan kasus ini masyarakat makin sehat, masyarakat makin bisa mengawasi jalannya APBD. Ini membuat makin transparan. Membongkar hal yang lazim selama ini," tandas dia.

Polemik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta bermula dari pengajuan anggaran APBD melalui e-Budgeting yang dilayangkan Ahok ke Kemendagri tanpa adanya persetujuan DPRD DKI Jakarta.

DPRD menilai pengajuan anggaran e-Budgeting itu bak surat bodong. DPRD DKI Jakarta kemudian menggunakan hak angket terkait keputusan Ahok itu.

Ahok sendiri menekankan e-Budgeting bisa diajukan tanpa tanda tangan DPRD DKI Jakarta. Ahok juga menyatakan sengaja tidak meminta persetujuan dana APBD agar "dana siluman" pengadaan alat UPS senilai Rp 12,1 triliun yang telah dicoretnya tidak muncul lagi. Dirinya juga telah melaporkan dugaan "dana siluman" kepada KPK agar segera diusut tuntas. (Ado/Riz)