Puluhan Aktivis di Malang Tolak Dana Parpol 1 T

Liputan6.com, Malang - Rencana pemerintah memberikan dana partai politik sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari APBN, mendapat protes keras dari berbagai kelompok masyarakat.

Di Kota Batu, sebanyak 29 LSM dari berbagai daerah di Jawa Timur yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Timur menggelar unjuk rasa menolak wacana yang digelontorkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu.
 
"Kami mengecam Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan wacana sesat, untuk memberi bantuan sebesar Rp 1 triliun untuk partai politik," kata juru bicara aksi, Hayyik Ali di Alun-alun Kota Batu, Jawa Timur, Kamis (12/3/2015) sore.
 
Dalam aksinya, mereka berorasi dan membawa poster dengan berbagai tulisan. Mereka juga mengenakan topeng wajah seluruh pimpinan partai politik. Setelah puas berorasi, mereka merobek dan menginjak- injak topeng tersebut.

"Simbol bahwa pimpinan partai politik tidak peka dengan kebutuhan rakyat," tegas Hayyik.
 
Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Timur menilai, selama ini partai politik tidak pernah melaporkan penggunaan keuangannya kepada publik. Partai politik juga disinyalir tidak memiliki laporan keuangan berstandar akutansi keuangan nirlaba.

Hayyik menilai, mekanisme transparansi dan akutanbilitas dana parpol masih buruk. "Selama ini partai politik tidak pernah bisa melaporkan penggunaan keuangannya, dari mana saja sumber dananya selain iuran anggota dan subsidi pemerintah," ujar dia.
 
Menurut dia, Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Timur melalui Malang Corruption Watch (MCW) pada 2014 lalu, pernah melakukan uji akses transparansi pendanaan terhadap 9 partai politik di tingkat Jawa Timur.
Hasilnya, lanjut Hayyik, hanya ada 1 partai politik yang bisa menunjukkan laporan keuangannya. Dalam laporan itu pun menunjukkan dana lebih banyak digunakan untuk kepentingan administrasi kantor, daripada digunakan untuk pendidikan politik.
 
"Kami menilai bantuan dari pemerintah selama ini terhadap partai politik sudah cukup. Sekarang saatnya partai politik mandiri dan bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dananya," tandas Hayyik.
 
Para aktivis ini sebelumnya menggelar Konferensi Masyarakat Sipil di Kota Batu selama 3 hari. Selain menolak rencana pemberian dana Rp 1 triliun untuk partai politik, dan merekomendasikan beberapa hal ke Pemprov Jawa Timur. Salah satunya, Pemprov Jawa Timur harus dapat memulangkan pengungsi Syiah di Sidoarjo ke kampung halamannya di Sampang Madura. (Rmn)