Yorrys Raweyai: Kubu Ical Rusak Kultur dan Karakter Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Yorrys Raweyai menyatakan, kubu Aburizal Bakrie atau Ical tak berjiwa besar menerima kekalahan. Hal tersebut tampak dari sikap pengurus Partai Golkar versi Munas Bali yang melaporkan Agung Laksono cs atas dugaan pemalsuan dokumen partai ke Bareskrim Polri.

"Kalau ARB (Aburizal Bakrie) berjiwa besar mereka harus pahami kompromi politik yang sudah dilahirkan Mahkamah Partai (Golkar). (Melaporkan ke Bareskrim) Menunjukkan bahwa itu bukan karakter Golkar. Menunjukkan bahwa itu bukan karakter Golkar. Cara-cara yang mereka (kubu Ical) lakukan itu sangat sangat merusak kultur dan karakter Golkar. Tidak boleh," ujar Yorrys di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Yorrys mengatakan krisis jati diri dalam tubuh partai berlambang pohon beringin itu terlihat dari sikap Ical yang memilih berseberangan atau beroposisi dengan pemerintah. Sikap tersebut dianggap bertentangan dengan jiwa Partai Golkar.

"Kita bisa lihat tontonan yang dibangun sekarang, Golkar (kubu Ical) ini sudah hilang karakter dan rohnya karena Golkar ini sudah dimasuki orang-orang yang tak memiliki paham dan ideologi yang sama di Golkar, sehingga bisa membuat statement menuding pemerintah," tegas mantan Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar tersebut.

Yorrys menambahkan, kubunya tak ambil pusing saat dilaporkan ke Bareskrim. Ia menjelaskan saat ini ia beserta rekan-rekan sekubunya lebih fokus menjalankan amanat Mahkamah Partai Golkar untuk menyusun struktur kepengurusan. Yakni, rekonsiliasi dengan kubu Ical, konsolidasi dengan menggelar musyawarah daerah di tingkat kabupaten dan provinsi serta mempersiapkan kader jelang pemilihan kepala daerah atau pilkada.

"Jadi kalau mau laporkan kami ke polisi, itu hak dia. Bagi kami begitu ada pengesahan dari Menkumham (Yasonna H Laoly), langkah ke depan kita adalah restrukturisasi kepengurusan yang sesuai amanat Mahkamah Partai. Yaitu kita harus membentuk satu kepengurusan. Rekonsiliasi dengan kubu Ical berdasarkan prestasi dedikasi dan tidak tercela, konsolidasi dengan melakukan musda (musyawarah daerah) dari tingkat I dan II dan persiapan menuju pilkada," papar Yorrys.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM telah memutuskan Partai Golkar versi Munas Ancol Jakarta atau yang diketuai oleh Agung Laksono sebagai kepengurusan partai yang sah. Melalui surat yang ditandatangani oleh Menkumham Yasonna H Laoly, pernyataan menteri ini berdasarkan pada keputusan Mahkamah Partai Golkar yang mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 5 UU Parpol Nomor 2/201, dinyatakan bahwa putusan MP (Mahkamah Partai Golkar) bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan," ujar Yasonna Laoly. (Ans)