Liputan6.com, Jakarta - Hujan deras menjadi saksi pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sore tadi. Ia beserta jajarannya tiba di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng.
Apakah gerangan yang memicu pertemuan antara Agung-Megawati tersebut?
Kegiatan itu, disebutkan sebagai rangkaian safari politik yang dilakoni Agung Laksono, pasca-pengesahan kepemimpinannya oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Rombongan Agung dkk ini disambut politikus PDIP, yakni Pramono Anung, Bambang Wuriyanto, dan Hasto Kristiyanto.
Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol itu menyatakan, partainya akan melakukan kerja sama dengan partai berlambang banteng moncong putih itu di parlemen.
"Ini bagian silaturahmi yang sudah berjalan dalam beberapa hari, kami menemui langsung pimpinan partai politik. Kami harapkan DPP Partai Golkar dapat bekerja sama dengan PDIP di parlemen," ujar Agung usai pertemuan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015).
Tak cuma di parlemen, lanjut Agung, kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah pimpinannya ini juga mengharapkan kerja sama dengan PDIP dalam berbagai hal lain, terutama yang masih berkaitan dengan kebijakan politik.
Pertemuan dua tokoh tersebut memicu spekulasi, apakah mereka membahas tentang 'jatah' menteri untuk Partai Beringin dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo? Apalagi, belakangan gencar berhembus kabar akan ada reshuffle.
Menanggapi gunjingan tersebut, Politikus PDIP Hasto Kristianto mengeluarkan bantahan. Ia mengaku, kedatangan Agung Cs tak berkaitan dengan hal tersebut. Menurut Hasto, Agung bertemu Megawati murni silaturahmi antar petinggi partai politik.
"Ya ini tidak ada kaitannya. Ini sebenarnya sebuah dialog ketika Bapak Agung Laksono beserta seluruh jajaran Partai Golkar setelah mendapatkan pengakuan dari pemerintah?. Ini bentuk tradisi silaturahmi dengan para pemimpin parpol di Indonesia. Ini merupakan satu hal yang baik," kata Hasto.
Baca Juga
Nasib Kader Golkar Kubu Ical
Advertisement
Pasca-pengesahan kepemimpinannya oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Agung Laksono akan mendaftarkan struktur kepengurusan perbaikan ke Kemenkumham. Sesuai dengan permintaan sang menteri agar daftar kepengurusan itu diperbaiki, dengan mengakomodasi kader-kader Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie atau Ical.
"Di sini kami serahkan daftar kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol yang sudah kami perbaiki, sesuai amanah Kemenkumham maupun Mahkamah Partai untuk menampung teman-teman kami dari Munas Bali," tutur Agung.
Agung mengaku, sudah menampung kader-kader kubu Ical ke dalam kepengurusan yang dipimpinnya. Meski demikian belum sepenuhnya dilakukan, karena tak semuanya setuju untuk 'bergabung' dengan DPP Partai Golkar di bawah pimpinan Agung.
Ia juga menyatakan telah memenuhi persyaratan dari Menkumham agar mengakomodasi kader-kader dari kubu Ical untuk masuk ke jajaran pengurus DPP Partai Golkar di bawah pimpinannya. Salah satu yang ditawari bergabung adalah Ical.
Agung mengatakan, Ical ditawari olehnya untuk menjabat di Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Namun, tawaran itu belum direspons sampai saat ini.
Politikus Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung kubu Agung Laksono, mengatakan pihaknya terbuka bagi kubu Ical cs untuk bergabung. Terkait dengan rekonsiliasi, ia mengaku akan menerima upaya tersebut.
Apalagi, aku Priyo, kader memberi mandat kepada Agung sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk merangkul kader-kader dari kubu Ical.
Konflik di tubuh Partai Golkar belum usai. Setelah Mahkamah Partai dan Menteri Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, kubu Ical tak tinggal diam dengan melaporkan pemalsuan dokumen yang dilakukan Agung cs ke Bareskrim Polri beberapa waktu lalu.
Di satu sisi, Agung dkk pun bergerak cepat dengan mengunjungi petinggi partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Terbaru, Agung dan jajarannya menemui Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Kendati bukan bagian dari Partai Golkar, namun Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah turut bersuara terkait kisruh yang terjadi di tubuh partai beringin. Khususnya rencana Golkar kubu Agung Laksono merombak susunan Fraksi Golkar di DPR.
Menurut Fahri, Partai Golkar kubu Agung Laksono belum bisa merombak susunan Fraksi Partai Golkar di DPR yang saat ini diketuai Ade Komarudin. Sekalipun, kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono telah disahkan Menkumham Yasonna laoly
Sebab, menurut Fahri, hingga kini proses sengketa Partai Golkar belum inkracht. Sehingga kubu Agung belum bisa mengklaim legalitas kepemimpinannya. (Tnt)