Ditertawakan saat Bahas UPS, Haji Lulung Tegur Inspektorat DKI

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Haji Lulung, sempat menegur Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun saat rapat pembahasan hasil evaluasi Rancangan APBD 2015.

Pada awalnya Ketua DPRD DKI Jakarta Presetyo Edi Marsudi meminta Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman memberikan tanggapan tentang pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Saat itu, Haji Lulung ikut angkat bicara.

Lulung mengungkit dikumpulkannya lurah dan camat oleh Ahok untuk membuat pernyataan setuju atau tidak dengan 2 versi APBD, versi DPRD atau Pemprov DKI Jakarta.

"Jangan sampai SKPD karena takut sama gubernur, terus balik badan. Jangan kami jadi kambing hitam. Jangan sampai yang hari ini UPS berkeliaran ke mana-mana. Pak Lasro jangan ketawa, serius ini," ucap Lulung saat melihat Lasro menyunggingkan senyum ketika dia membahas UPS dalam rapat hasil evaluasi Kemendagri terhadap R APBD 2015 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/3/2014).

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus juga sempat menyela pernyataan Lulung agar tetap fokus pada pembahasan hasil evaluasi, bukan tentang UPS. Namun Lulung berkeras. "Pak Bestari, ini sangat penting," ujar Lulung.

Sementara Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mencoba melerai keduanya dan langsung mempersilakan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman memberi penjelasan. Namun, Arie tak sedikit pun menyinggung soal UPS dan hanya menuturkan perihal evaluasi apa saja yang diberikan kemendagri untuk dinasnya.

"Setelah mendapat evaluasi dari Kemendagri, ada tiga hal yang akan kami sampaikan. Pertama alokasi fungsi pendidikan. Kemendagri minta peningkatan anggaran untuk Disdik tahun 2015, sesuai dengan rekomendasi itu. Tahun 2014 Rp 13,2 trilun atau 20,78 persen. Tahun 2015 Tp 22,87 persen atau 15,423 triliun. Jadi lebih besar Rp 2,2 triliun. Dengan demikian itu sudah kami penuhi," tutur Arie.

"Kedua pengalihan anggaran, telah dilakukan pengalihan rehab total dari dinas perumahan ke Disdik Rp 755 miliar untuk 41 gedung sekolah. Ketiga, penyempurnaan nomenklatur pelimpahan kewenangan," pungkas Arie. (Ndy/Yus)