Agung Laksono: Golkar Sekarang Pendukung Pemerintahan yang Kritis

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Jakarta Agung Laksono kembali safari politik usai kepengurusannya disahkan Mahkamah Partai Golkar dan Menteri Hukum dan HAM. Usai mengunjungi partai-partai di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), kini Agung menemui salah satu pendiri Partai Golkar, Suhardiman‎ di kediamannya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

"Beliau kan pendiri partai. Saya melaporkan perkembangan penyelesaian perselisihan partai yang sudah banyak kemajuan," kata Agung usai pertemuan tertutup dengan Suhardiman, Rabu (18/3/2015).

Agung ditemani jajaran pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol seperti Ketua DPP Bidang Media Leo Nabababan, Ketua DPP Bidang Hukum Laurens Siburian, dan Wakil Ketua Umum DPP Agus Gumiwang.‎

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini mengatakan, dia menyampaikan kepada Suhardiman bahwa kepengurusan DPP yang dipimpinnya ini mengakomodir dari berbagai unsur. Termasuk dari kubu kader Partai Golkar versi Munas Bali yang dikomandoi Aburizal Bakrie atau Ical.

"Saya sampaikan dalam kepengurusan Golkar sekarang dan ke depan, di dalamnya ada unsur-unsur Soksi (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia), Kosgoro (Kesatuan Organisasi Gotong Royong), dan MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong). Trikarya ini penting karena ini yang memberi nuansa kebangsaan Partai Golkar," ujar Agung.

Tak cuma soal itu, Agung juga menyampaikan, Partai Golkar di bawah nahkodanya telah menetapkan posisinya sebagai partai yang mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Begitu juga dengan rencananya untuk merapat ke KIH.
‎
"Saya juga sampaikan posisi Partai Golkar sekarang ini sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah yang kritis, memperjuangkan kedewasaan, kematangan demokrasi dan mempercepat kesejahteraan rakyat," ucap Agung.

Menurut Agung, dualisme di Partai Golkar telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Golkar. Di mana keputusan Mahkamah Partai itu yang kemudian dijadikan dasar oleh Menkumham Yasonna Laoly untuk mengesahkan kepengurusan DPP hasil Munas Ancol ini.‎ Hal-hal itu pula yang dia sampaikan ke Suhardiman.

"Iya. Ini adalah apa yang dilakukan Mahkamah Partai sudah sesuai undang-undang, paling baik menyelesaikan dualisme kepengurusan. Dan mahkamah partai sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan putusan Mahkamah Partai itu yang diadopsi pemerintah, yaitu hasil Munas Ancol dinyatakan sah," kata Agung.

Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bahkan, Agung menyatakan Partai Golkar pimpinannya ini merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang notabene koalisi pendukung Jokowi-JK, meski sampai saat ini belum secara resmi 'diterima' oleh KIH.

Dukungan itu ditunjukkan Agung bersama pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol yang melakukan safari politik. Terutama sowan ke sejumlah petinggi partai‎ politik di KIH. Seperti Partai NasDem, Partai Hanura, PDIP. Terakhir, Agung mengunjungi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

‎Sowan ke partai-partai KIH itu dilakukan Agung beberapa hari usai kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta disahkan oleh Mahkamah Partai Golkar dan Menkumham. Namun sampai saat ini Menkumham belum mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan kepengurusan DPP kubu Agung tersebut. (Mvi)