Adu Mulut Kembali Warnai Rapat Pembahasan RAPBD DKI 2015

Liputan6.com, Jakarta - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 DKI Jakarta tinggal 1 hari lagi, sebelum hasilnya diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Anggota DPRD pun 'ngebut' untuk merampungkan pembahasan anggaran yang telah mencetuskan kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan DPRD itu.

Namun, rapat pembahasan yang berlangsung di ruang serbaguna lantai 3 Gedung DPRD itu berjalan alot. Berdasarkan pengakuan salah satu staf anggota DPRD, sempat terjadi keributan antara Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari dengan anggota Banggar DPRD yang juga politisi Partai Gerindra Prabowo Soernirman.

"Ada ribut (adu) mulut gitu. Awalnya Bestari say hello biasa, menanyakan kabar dan biasanya. Namun, Pak Prabowo dengan nada menyindir soal acara minum teh bersama," ujar salah satu staf yang enggan disebut namanya itu, di ruang serbaguna Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/3/2015).

Saat dikonfirmasi, Bestari enggan menjelaskan perihal tersebut. "Nggak, nggak," ucap dia sambil melambaikan tangan menghindari wartawan.

Sedangkan Prabowo saat dikonfirmasi membenarkan adanya keributan. Tapi dia mengaku bukan ribut dengan Bestari, melainkan ribut lantaran pembahasan RAPBD DKI 2015.

"Biasa namanya dalam diskusi. Tadi itu ribut soal pembahasan (APBD). Yang satu mau Pergub dan yang satu mau Perda. Ini yang kita diskusikan. Karena itu kita tunda, kan batasnya masih besok," jelas dia.

Menurut Prabowo, pembahasan RAPBD yang didiskusikan adalah bukan berasal dari legislatif dan eksekutif. Melainkan dari Ahok, yang menurut dia akan melemahkan hak angket.

"Ini kan teman-teman (anggota DPRD) melihat apa yang dibahas, apakah yang dibahas itu RAPBDnya Ahok? Kalau menyetujui itu teman-teman berpandangan hak angket kita akan gugur," kata dia.

Blunder

Prabowo mengaku, sampai saat ini Gerindra belum menentukan sikap terkait RAPBD. "Gerindra sikapnya belum firm untuk Perda, bukan menolak tapi belum firm. Karena itu timbul deadlock atau blunder, kita saja hampir mau WO (Walkout)," ujar dia.

"PPP dengan Gerindra sepahamlah, sisanya sama saja," sambung dia.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua DPRD yang juga politisi PPP Abraham Lunggana mengatakan, penundaan pembahasan ini karena masih ada yang belum mengerti dan kompak soal RAPBD yang akan dievaluasi dan dibahas.

"Penundaan ini kita karena banyak yang belum ngerti persoalan mana yang akan dievaluasi dan dibahas. Banyak yang bilang apa yang kita bicarakan (terkait RAPBD) bukan dari hasil pembahasan kita," ujar politisi yang akrab disapa Haji Lulung itu.

Terkait sikap PPP, Haji Lulung enggan menjelaskan. "Belum, kita belum ada keputusannya. Sabar saja menunggu," kata dia.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD yang juga politisi PDIP Prasetyo Edi Marsudi yakin, proses pembahasan RAPBD 2015 akan lancar. "Lancar, pasti lancar. Ini wajib Perda, pasti Perda," pungkas dia.

Dalam kisruh RAPBD DKI 2015, Kemendagri sudah memberikan draf evaluasi yang akan dibahas Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI. Jika hasilnya disetujui kedua pihak, maka RAPBD disahkan dan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Namun jika masih terjadi blunder hingga batas waktu yang diberikan Kemendagri, Jumat 20 Maret, maka akan menggunakan APBD 2014 yang dituangkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub). (Rmn/Sun)