Marak Penyadapan, Komisi I DPR Minta Jokowi Bentuk Cyber Force

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa kali Indonesia terusik karena pembicaraan petinggi negara disadap oleh negara seperti Australia dan Selandia Baru. Penanganan terhadap masalah tersebut hingga kini dinilai kurang maksimal karena tidak adanya lembaga khusus yang menangani secara langsung.

Untuk itulah, Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menyebut bahwa pihaknya tengah mendorong lahirnya matra keempat di tubuh TNI yang disebut dengan nama cyber force.

"Cyber force ini sangat mendesak karena ancamannya nyata dan sudah terjadi, seperti intersepsi yang dilakukan USA, penyadapan Australia, terakhir New Zealand terhadap sejumlah pejabat kita," kata Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Tantowi menilai, lembaga yang ada saat ini seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Kominfo perlu kekuatan baru yang khusus menangani soal penyadapan ini.

"Nah ini yang harus lahir di era Pak Jokowi. Itu nanti di bawah TNI, walaupun gugusnya di bawah Kominfo, pembentukannya bekerja sama dengan BIN, Lemsaneg dan Kominfo," ujar dia..

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, keberadaan cyber force nantinya akan membuat negara luar berpikir beberapa kali sebelum menyadap Indonesia. Untuk itu jugalah, dipilihkan nama yang spesifik, bukan dalam bentuk badan negara.

"Nanti kalau itu sudah ada, negara lain akan berpikir kalau mau menyadap. Kita juga sudah nggak mau kecolongan dan menyalahkan BIN, Lemsaneg, Kominfo karena tidak siap. Jadi ini solusi, buat satu matra yang bertanggung jawab pada serangan asimetris," tandas Tantowi. (Ado)