Ujian Nasional yang Tak Lagi Jadi Mimpi Buruk

Liputan6.com, Jakarta - Terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi pemimpin negeri ini telah memberikan angin segar, setidaknya kepada pelajar di Tanah Air. Bagaimana tidak, mulai era pemerintahan Jokowi-JK, Ujian Nasional (UN) yang selalu ditakutkan dan menjadi mimpi buruk bagi sebagian besar siswa, tidak lagi menjadi standar kelulusan.

UN hanya akan menjadi alat ukur pemetaan dan hanya akan melibatkan beberapa mata pelajaran saja. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, aturan baru ini dibuat agar UN bisa digunakan sebagai tolak ukur peningkatan mutu pendidikan. Tak hanya itu, diubahnya fungsi UN juga sebagai perwujudan dari semangat kembali ke UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003.

"Tujuan perubahan UN adalah membentuk generasi pembelajar yang berintegritas," ujar Anies di kantornya, Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumat 23 Januari lalu. Dia melanjutkan, "sekolah dan guru mengemban tugas untuk mengarahkan potensi siswa secara lebih baik. Sekolah menentukan kelulusan berdasarkan keseluruhan mata pelajaran termasuk karakter." sambung dia.

Meski tidak lagi menjadi standar kelulusan, UN tetap diadakan. Tahun ini, UN akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia pada pertengahan April hingga Mei. Untuk jenjang SMA/Sederajat, UN dilaksanakan pada 13-15 April 2015. Sementara untuk SMP/Sederajat, dilaksanakan pada 4-6 Mei 2015. Sedangkan untuk Sekolah Dasar, Kemendikbud tetap memakai formula lama. Yakni dilaksanakan dinas pendidikan di tempat SD tersebut berada.

Tidak hanya mengubah fungsi UN, pemerintah juga serius menata ulang UN dengan membuat proses pelaksanaan UN lebih transparan. Hal ini terlihat pada proses pencetakan naskah soal UN.

Menteri Anies Baswedan mengungkapkan, proses pencetakan naskah UN akan diumumkan setiap hari di website atau laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Informasinya mulai bisa diakses pada Jumat 13 Maret lalu. Isi website akan diperbaharui setiap hari hingga UN dilangsungkan.

"Masyarakat luas tinggal membuka laporan.monitoringpercetakan.com untuk mengetahui perkembangan pencetakan soal UN," jelas Anies.

Menurut mantan rektor Universitas Paramadina ini, proses pencetakan soal UN dilakukan secara terbuka agar masyarakat ikut terlibat mengawasi. "Kita ingin proses ini jadi proses transparan," kata Anies, Jumat 20 Maret 2015.

Menurut Anies, proses transparan akan membuat publik mengetahui siapa saja yang bertanggungjawab dalam proses pencetakan naskah soal UN, dan sejauh mana proses pencetakan itu berjalan. "Publik bisa mengetahui siapa bertanggungjawab, sudah cetak berapa, dicetak ke mana, selesai kapan, status hari ini bagaimana," beber Anies.

"Jadi dalam proses ini bukan cuma kita yang memonitor, tapi masyarakat diundang terlibat secara langsung." Satu alasan penting lainnya, kata Anies, yakni jika nanti ada masalah dalam percetakan, solusi bisa cepat diambil.

"Kita lihat langsung prosesnya, kalau ada yang mandek kita bisa call dan segera bisa ada tindakan." Guna memantau kondisi dan agar bisa langsung mengambil sikap jika ada sesuatu terjadi, Kemendikbud menyiagakan timnya di percetakan.

Sejauh ini, naskah soal UN yang sudah tercetak mencapai 87 persen. "Data terakhir pada Jumat 20 Maret pukul 10.12 WIB, sudah 87,93% naskah yang cetak atau 14.568.480 naskah," kata Anies. Dia memperinci, untuk SMA 11.395.095 naskah sudah dicetak dari target 12.524.179 naskah. Sementara untuk SMK 3.173.395 dari target 4.043.676 naskah.

Tak Ada Polisi di Sekolah

Dengan sistem yang lebih transparan, diharapkan pelaksanaan UN tidak lagi menimbulkan setumpuk masalah seperti pelaksanaan UN sebelumnya. Misalnya pembengkakan anggaran, distribusi soal terlambat, hingga dokumen bocor.

Kemendikbud juga memastikan telah menyiapkan naskah soal UN dalam huruf braile. "Selain pencetakan bahan kertas juga disiapkan braille untuk peserta ujian berkebutuhan khusus," kata Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Nizam, Jumat 20 Maret 2015.

"Pencetakan sudah selesai 100 persen untuk SMPLB dan SMALB termasuk untuk sekolah inklusi," sambung Nizam.

Sama seperti SMA dan SMK pelaksanaan UN bagi peserta berkebutuhan khusus juga dilaksanakan pada April 2015.

Peserta berkebutuhan khusus Sekolah Menengah Atas (SMA) akan memulai UN pada 13 April dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Setelah itu di tanggal 14 UN matematika. Di hari terakhir yakni 15 April, peserta didik akan mengerjakan soal bahasa Inggris.

Kendati sudah tak lagi menjadi standar kelulusan, pengamanan pendistribusian soal UN tetap ketat. Nizam mengatakan, pengamanan akan mengikuti peraturan yang sudah ditentukan.

"Pengamanan naskah UN di provinsi, kabupaten, kota sampai titik penyimpanan terakhir tetap mengikuti prosedur operasional standar yang ditetapkan," tutur Nizam.

Namun ada sedikit perbedaan pengamanan UN tahun ini dengan UN sebelumnya. Pada tahun ini, polisi tidak akan menjaga soal UN di sekolah. Langkah ini diambil karena Kemendikbud tidak ingin menampilkan kesan UN sesuatu yang menyeramkan.

"Hanya di sekolah tidak menghadirkan polisi, sehingga tidak terkesan mengerikan bagi siswa," ucap dia. "Kehadiran polisi hanya sampai di titik penyimpanan terakhir."

Timeline resmi pelaksaan UN 2015

- Pendataan peserta UN 31 Januari 2015 

- Sosialisasi UN akhir Januari 2015

- Penetapan pemenang lelang UN 3 Februari 2015

- Kontrak pengadaan bahan UN 13 Februari 2015

- Penyerahan master soal UN 27 Februari 2015

- Pencetakan bahan UN SMA 5-28 Maret 2013

- Pengiriman bahan UN SMA 29 Maret-11 April 2015

- Pengolahan hasil UN SMA 18April-15 Mei 2015

- Pengumuman hasil UN SMA 18 Mei 2015

- Pengumuman hasil UN SMP 10 Juni 2015 (Sun)