Poltracking: Raih 7,68%, Jokowi Potensial Jadi Ketum PDIP

Liputan6.com, Jakarta - Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbarunya terkait dengan calon pemimpin di PDIP. Dalam survei tersebut nama Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri paling tidak direkomendasikan menjadi ketua umum kembali.

"Incumbent Megawati adalah figur elite partai yang paling tidak direkomendasikan memimpin PDIP ke depan," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dalam jumpa pers survei bertajuk 'Menyongsong Kongres PDIP: Regenerasi atau Degenerasi?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/3/2015).

"Tentu saja, meski Megawati masih cukup kuat, tapi banyak figur potensial dari PDIP yang juga memiliki kapasitas, kapabilitas, akseptabilitas ekseternal untuk jadi ketua umum," tambah Hanta.

Dalam hasil survei Poltracking‎ ini, selain Megawati, muncul sejumlah nama-nama kader PDIP lain yang dianggap layak dan pantas jadi pemimpin PDIP ke depan. Mereka adalah Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Maruarar Sirait, Tjahjo Kumolo, Hasto Kristianti, Prananda Prabowo, dan Puan Maharani.

Terhadap nama-nama itu, Poltracking merilis calon Ketum yang paling potensial berdasarkan 10 aspek yang telah dielaborasi. Jokowi berada paling atas dengan persentase 7,68 persen, Ganjar Pranowo 7,41 persen, Pramono Anung 7,35 persen, Maruarar 7,03 persen, Tjahjo 6,6 persen, Hasto 6,52 persen, Megawati 6,44 persen, Prananda 5,93 persen, dan Puan, 5,74 persen.

Sementara dari nama-nama itu yang paling direkomendasikan hanya ada 3, yakni Jokowi dengan 29,35 persen, Pramono 28,73 persen, dan Ganjar 19,85 persen. Sementara Puan 25,04 persen, Prananda 17,64 persen, dan Megawati 19,91 persen atau paling bawah.

Adapun survei ini dilakukan pada Desember 2014 sampai Februari 2015. Riset dalam pengambilan survei ini dilakukan dengan metode uji kelayakan figur melalui 3 tingkatan penyaringan, yakni meta analisis, focus group discussion, dan penilaian beberapa aspek dari masing-masing figur di PDIP. Metode melalui 3 tingkatan penyaringan itu dilakukan oleh 200 pakar atau opinion leaders yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. (Alv/Ans)