Menteri Marwan Bentuk 5.000 Desa Mandiri

Liputan6.com, Jakarta - Jelang cairnya dana desa sekitar Rp 750 juta, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar kian gencar melakukan blusukan untuk mengecek persiapan desa penerima. Kali ini ia menyambangi Lamongan, Jawa Timur.

Marwan berharap dana desa itu bisa membentuk desa yang potensial. Sehingga menjadi gerakan nasional desa mandiri. Dia pun menegaskan agar masyarakat perdesaan memanfaatkan dana desa yang akan diluncurkan April mendatang untuk kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.

"Mari kita membuat desa mandiri. Desa yang  yang harus melibatkan  semua komponen masyarakat. Untuk mandiri, desa harus sudah siap dari segi energi, pendidikan, dan lainnya," ujar Marwan di Lamongan dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Minggu (22/3/2015).

Dijelaskan dia, pemerintah akan meluncurkan perdana penyaluran dana desa pada April 2015 mendatang.

"Mari kita membuat desa mandiri. Desa yang  yang harus melibatkan semua komponen masyarakat. Untuk mandiri, desa harus sudah siap dari segi energi, pendidikan, dan lainnya," ujar Menteri Marwan.

D ihadapan ratusan kepala desa se-Lamongan, Marwan mengatakan bahwa salah satu program untuk mewujudkan desa mandiri dari dana desa adalah untuk mengupayakan terbentuknya 5.000 desa Mandiri. "Kemudian percepatan potensi dan pengelolaan perdesaan," ujarnya.

"Untuk merintisnya, perlu dari sekarang dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Saya yakin, kalau potensi desa dimaksimalkan, akan meningkatkan  ekonomi desa dan masyarakat," tutur Marwan.

Tokoh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, kondisi kemajuan daerah yang sudah didirkan BUMDes dan yang belum ada BUMDes berbeda. "Pasti banyak potensi kreatif masyarakat yang sudah berkembang, tapi secara market belum maksimal. BUMDes bisa jadi solusinya," papar dia.

Menteri kelahiran Pati, Jawa Tengah ini juga mengingatkan kembali bahwa penerimaan dana desa setiap desa se-Indonesia, tidak sama angkanya. Minimal, ujar Marwan Jafar, bisa mencapai Rp 700 jutaan.

"Angka itu merupakan gabungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi jangan salah ditafsirkan, seolah-olah semuanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Bahkan ada daerah yang penerimaan  dana desa mencapai Rp1 miliar, seperti di Papua. Tergantung dari kondisi daerahnya," tukas Marwan Jafar. (Riz)