Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menggelar pertemuan dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk membahas kisruh terkait APBD 2015. Setelah 1 jam berdialog, DPRD DKI Jakarta tetap kukuh menolak RAPBD 2015 versi e-budgeting yang diusulkan Gubernur Ahok dan jajarannya.
Para anggota Dewan tersebut mendukung dikeluarkannya pergub penggunaan pagu anggaran 2014 menjadi APBD 2015.
"Hasil tetap pergub. Saya putuskan dengan teman-teman, kita dukung yang diminta oleh Pak Ahok, yaitu Pergub," kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
Meski begitu, Prasetio mengatakan, anggota Dewan akan memberikan kesempatan bagi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk bersama-sama membahas anggaran untuk APBD Perubahan 2015.
"APBD-P bisa dibahas mana yang suka dan tidak suka, diminimalisasi sampai beres," ucap politisi PDIP itu.
Prasetyo menuturkan, malam ini pihaknya akan langsung menggelar rapat untuk membicarakan hal ini.
Selain itu, dia mengaku, dalam kesempatan tersebut juga sempat menjelaskan pada JK terkait tudingan yang dilontarkan oleh Ahok. Tudingan itu terkait 'anggaran siluman'.
Dalam kesempatan ini, Prasetyo juga menjelaskan pada JK terkait tudingan yang dilontarkan oleh Ahok. Menurut dia, anggota Dewan tidak ada yang melakukan pencurian APBD, karena anggarannya saja belum ada.
"Dia yang punya anggaran, jangan maling teriak maling. Kita dianggap penipu, rampok, maling. Kalau memang ada maling di DPRD, tunjuk hidung saja," tandas Prasetyo. (Ndy/Ans)
Usai Temui JK, DPRD DKI Kukuh Pakai APBD Versi Pergub
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menggelar pertemuan dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk membahas kisruh terkait APBD 2015.
Advertisement