Mengapa Indonesia Rentan Disadap?

Liputan6.com, Jakarta - Penyadapan yang menargetkan Indonesia sejatinya isu lama, namun selalu bikin heboh saat dibangkitkan kembali. Dalam kajian dan analisa yang dilakukan oleh Communication & Information System Security Research Center (CISSRec), negara kita masih sangat ketinggalan dalam hal sadap-menyadap dan antisipasinya untuk kepentingan nasional.

Menurut ketua CISSRec, Pratama Persada, semua negara pasti akan melakukan usaha penyadapan untuk memastikan kepentingan nasionalnya. Dan hal itu sudah berlangsung sangat lama.

"Dengan segala potensi yang ada, Indonesia jelas menjadi target penyadapan bagi negara lain. Apalagi, provider yang ada di Indonesia tidak sepenuhnya milik usaha dalam negeri dan satelit pun masih menyewa asing. Jangan pernah meremehkan kepemilikan asing di sektor strategis, terutama telekomunikasi dan informasi," kata Pratama yang pernah menjadi Ketua Tim IT Lembaga Sandi Negara untuk Kepresidenan, belum lama ini di Semarang.

Menurut Pratama, semua komunikasi lewat udara (over the air), apalagi lewat kabel bisa disadap. Penyadapan lewat provider bisa dilakukan dengan sangat mudah. Pasalnya, teknologi enkripsi yang digunakan sangat standar yakni jaringan GSM A51 untuk 3G dan GSM A52 untuk 2G.

"Karena teknologi GSM sangat standar, jadi mudah disadap sehingga mungkin juga penyadapan dilakukan pihak lain tanpa sepengetahuan operator. Wajar kalau operator menegaskan bantahannya terkait isu penyadapan ini," tambah Pratama.

Menghadapi kegaduhan isu penyadapan ini, Pratama mengusulkan penggunaan teknologi enkripsi tercanggih sebagai langkah preventif. Selain itu perlu pengamanan lebih pada wilayah-wilayah strategis.

Dijelaskan bahwa ada alat sadap yang memiliki jangkauan dua kilometer lebih. Artinya pemerintah harus tegas dengan sterilisasi kawasan-kawasan strategis seperti kawasan Istana Negara. Jangan sampai ada pihak yang dengan mudah menaruh alat sadap di sekitar wilayah strategis tersebut.

Alat Telekomunikasi yang Rentan Disadap

Sementara itu pihak Indonesia ICT Institute berpendapat bahwa penyadapan bisa dilakukan terhadap siapapun. Namun, dalam hubungan antarnegara, pejabat tinggi suatu negara sangat rentan untuk dijadikan sasaran penyadapan.

"Dewasa ini penyadapan dapat dilakukan melalui telepon tetap (fixedline), telepon seluler, telepon satelit maupun aktivitas internet. Bahkan semua teknologi sudah bisa disadap, termasuk jaringan selular GSM dan CDMA," kata Heru Sutadi, Executive Director Indonesia ICT Institute di kantor Kemenpora, beberapa waktu lalu.

Agar aksi penyadapan tak terulang kembali, tambah Heru, ada baiknya presiden, menteri, dan para pimpinan lembaga tertinggi lainnya untuk sementara waktu menutup semua akun berbasis jaringan internet. Khususnya aktivitas di media sosial seperti Facebook atau Twitter. Bukan itu saja, Heru juga menyarankan untuk menutup semua email yang menggunakan domain internasional, seperti Gmail, Yahoo, Outlook, dan sebagainya.

"Hal itu perlu dihindari untuk sementara waktu karena untuk menggunakan email tersebut diperlukan verifikasi melalui SMS ataupun telepon. Jadi para hacker dengan mudah melacak nomor handphone mereka," tambahnya lagi.

Selain itu, lanjut Heru, mereka juga diwajibkan untuk menutup semua saluran dan perangkat komunikasi yang selama ini dipakai. "Bisa dilakukan dengan mengganti saluran komunikasi baru. Salah satunya adalah dengan segera mengganti nomor/ SIM card," tutupnya.

Dalam hubungan antarnegara, selain pejabat tinggi negara, lembaga pemerintah juga rentan menjadi sasaran penyadapan. Maka dari itu Badan Intelijen Negara (BIN) perlu menyiapkan sistem persandian di semua lembaga negara.

Selain itu perlu menggunakan enkripsi atas pertukaran data yang bersifat rahasia. Pernyataan ini disampaikan oleh Heru Sutadi, Executive Director Indonesia ICT Institute kepada tim Liputan6.com di kantor Kemenpora, Jakarta.

"Dalam hal ini BIN juga harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menyelidiki saluran komunikasi yang diduga bocor, disadap atau dimata-matai," kata Heru.

Di samping itu, Heru juga mengimbau para ahli teknologi informasi, khususnya yang paham mengenai sistem keamanan informasi untuk bahu-membahu mengamankan sistem informasi nasional dari penyadapan ataupun peretasan yang dilakukan pihak luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara itu bagi masyarakat, sektor bisnis, usahawan, sekolah dan kampus-kampus serta lembaga di luar pemerintah lainnya, Heru menyarankan untuk bersama-sama menjaga sistem keamanan informasi masing-masing.

"Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, ada baiknya secara rutin mereka melakukan back up data agar sistem keamanannya cepat dipulihkan setelah disadap," pungkasnya.