Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP)Â Hasto Kristiyanto mengatakan partai berlambang banteng moncong putih itu memiliki tradisi berdemokrasi tersendiri. Tradisi itu adalah musyawarah mufakat menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum atau ketum.
"Itu adalah tradisi demokrasi ala PDIP, dengan musyawarah mufakat. Maka kongres akan tetapkan Megawati sebagai ketum," kata Hasto di Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (29/3/2015).
Hasto pun menampik adanya wacana wakil ketua umum (waketum) dalam struktur PDIP. Sebab, belum ada agenda pembahasan‎ waketum dalam Kongres PDIP pada 9 April mendatang.
"Usulan dari kongres adalah dari bawah. Tapi sampai saat ini, dari rapat mulai rapat desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi, belum ada wacana waketum," ucap Hasto.
Terkait dengan kongres ini pula, Hasto membuka kemungkinan putri sulung Megawati, Puan Maharani bisa tidak mendapat posisi penting di PDIP. Sebab, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberi mandat, seorang menteri tidak boleh rangkap jabatan. Puan sendiri saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
‎"Kita ikuti aturan itu. Kader partai sebagai menteri tentu tunduk norma yang ditetapkan presiden. Juga di partai, ada norma-norma untuk ikuti kebijakan ketum. Ini bukan hal beda. Di istana kita ikuti istana. Itukan kebijakan Jokowi, bukan kebijakan PDIP," tukas Hasto Kristiyanto. (Ans/Riz)
Hasto PDIP: Tradisi Partai, Kongres Sahkan Megawati Jadi Ketum
Dengan musyawarah mufakat, menurut Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, kongres akan tetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketum.
Advertisement