Ahok: Saya Sama DPRD DKI Baik-baik Saja, Tapi...

Ahok: Lurah dan Camat Diperas, Laporkan...

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menginstruksikan kepada lurah dan camat agar melaporkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sering melakukan pemerasan terhadap mereka. Imbauan ini disampaikan dia saat memberi pengarahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Selasa (31/3/2015)

"Jangan takut, sekarang bapak ibu kalau merasa diperas, rekam saja pakai handphone dan laporkan ke saya," tukas Ahok.

Tak hanya kepada dirinya, ia juga menyarankan agar oknum LSM pemeras itu juga dilaporkan kepada pihak berwajib. Ahok meminta lurah dan camat untuk tetap berani meski mendapatkan ancaman. Sebab, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memberi jaminan kepadanya bahwa pemerintah pusat telah mendukung seluruh langkah Pemprov DKI.

"Kejagung dan Kapolri murni pilihan Presiden, jadi bapak ibu jangan takut untuk melaporkan oknum-oknum yang masih suka meras. Ini namanya kriminalisasi putih, kriminalisasi kepada orang-orang yang tidak benar, kriminalisasi yang sah," ucap Ahok.

Musrenbang di Jakarta Selatan dilaksanakan selama tiga hari hingga 2 April 2015 mendatang. Musrenbang ini dilakukan untuk menghimpun kegiatan-kegiatan yang akan dianggarkan di tahun anggaran 2016. Dalam kegiatan tersebut hadir pula para anggota DPRD Dapil Jakarta Selatan, termasuk Wakil Ketua DPRD Triwisaksana, pejabat eselon II lingkungan Pemprov DKI Jakarta, serta pejabat Pemkot Jakarta Selatan.

"Jangan Sampai Lurah Tak Tahu Ada Anak Busung" >>>

"Jangan Sampai Lurah Tak Tahu Ada Anak Busung"

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kantor Walikota Jakarta Selatan, mengimbau kepada para lurah untuk tanggap mendeteksi dan masalah warga di wilayahnya. Jangan sampai, tegas pria yang karib disapa Ahok itu, anggaran tiap kelurahan sebesar Rp 7 miliar hingga Rp 8 miliar per tahun menjadi sia-sia.

"Yang penting jangan sampai Lurah tidak tahu ada nenek atau kakek yang meninggal karena tidak bisa berobat atau ada anak busung lapar di wilayahnya. Ini tugas Lurah sama RT/RW nya lho," kata Ahok, Selasa (31/3/2015).

Selain itu, tumpukan sampah, saluran air kecil, genangan, dan permasalahan pedagang kaki lima (PKL) menjadi tanggung jawab para lurah di wilayah itu. Apabila seluruh kerja pengawasan dan kontrol itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh para lurah, maka Ahok berjanji tunjangan kerja daerah (TKD) yang didapatkan pun tidak sedikit.

Untuk tahun ini, besaran TKD dinamis bagi lurah berkinerja baik diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp 30 juta hingga Rp 33 juta tiap bulannya. Namun, Ahok menegaskan pejabat eselon IV atau setingkat lurah juga harus melaporkan harta kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Lurah Camat jangan senang dulu, nanti kekayaan Anda kami buka lho di website (Jakarta.go.id). Pokoknya seluruh anggaran akan kami buka. Jadi nanti ketahuan lurah ini lapor harta sekian tapi kok dia ternyata naik Lamborghini terus ternyata nggak punya STNK. Lebih parahnya lagi NPWP nggak punya, jadi nanti akan kami buka semua. Selain itu, nomor telepon pejabat-pejabat juga akan kami buka semua," pungkas Ahok. (Ans)