Jika RUU Kesehatan Disahkan, Dana BPJS Dinilai Rawan Penyelewengan

Di sisi lain, menurut Said Iqbal, jika RUU Kesehatan ini sampai disahkan, Dewas dari BPJS juga akan diatur oleh kementerian.

Dari yang awalnya ada 7 anggota dewas, 2 orangnya dari unsur pemerintah, maka dengan adanya RUU Kesehatan ini akan ditambah 4 orang yang dari unsur pemerintah.

"BPJS ini kan uang rakyat, seharusnya yang ditambah itu dari unsur buruh, bukan dari unsur pemerintah," kata dia.

"Salah satu prinsip pengelolaan BPJS itu adalah suistainable (keberlangsungan). Kalau ada sesuatu gejolak, maka presiden punya hak dalam menambah dana BPJS, sedangkan menteri tidak bisa, harus melapor ke presiden," sambung Said Iqbal.

Selain itu, lanjut dia, jika BPJS di bawah menteri, maka nanti laporan BPJS juga akan disesuaikan dengan menteri. Dengan begitu, proses birokrasi akan semakin panjang. Peserta juga dinilai akan merasa tidak aman.

"Sebab, jika menterinya salah dalam mengelola uang peserta bagaimana, kita juga tahu peraturan menteri itu kan berganti-ganti terus," pungkas Iqbal.

Senada, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, salah satu yang akan direvisi dalam RUU Kesehatan ini adalah UU BPJS, sehingga jangan sampai BPJS itu seperti dulu lagi di bawah menteri yaitu Menteri BUMN.

Kemudian, ada pasal yang mengatakan bahwa direksi wajib menjalankan penugasan dari Menteri. Hal ini yang kemudian akan menjadi potensi intervensi. Begitu juga dalam pelaporan yang menyangkut BPJS, akan diintervensi oleh menteri, tidak langsung dilaporkan kepada presiden.

"Dewan Pengawas dan Direksi dari BPJS akan diseleksi. Nanti ketua pantia seleksinya, ya menteri, jadi dari hulu ke hilir akan diatur menteri (pemerintah). Ini kan sama juga dengan bagaimana memposisikan Direksi dan Dewas di bawah Menteri," tutur Timboel.

Dia menyebut, dana BPJS Ketenagakerjaan saat ini sekitar Rp630 triliun. Begitu juga BPJS Kesehatan, pendapatan iurannya Rp144 triliun dan aset bersih sudah Rp56 triliun.

"Jadi dana amanah ini jangan sampai disalahgunakan. Dihawatirkan jika Lembaga BPJS di bawah Menteri, maka akan berpotensi penyalahgunaan dana BPJS. Begitu juga dengan pelayanan akan terintervensi. Misalnya jika investasi gagal, artinya nantinya manfaat ke peserta akan berkurang," kata dia.

Padahal, menurut Timboel, pengelolaan dana BPJS, baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, saat ini sudah bagus. Jika sekarang indepensinya diganggu, maka akan ada potensi uang yang diselewengkan.

"Kalaup un pemerintah mau merevisi manfaatnya, boleh saja, tapi jangan merevisi organ dari BPJS," jelas Timboel.