Jimly Asshiddiqie: Waspada Tipuan Psikologis ISIS

Liputan6.com, Jakarta - Cendekiawan muslim Jimly Asshiddiqie meminta seluruh warga negara Indonesia untuk tidak mudah percaya terhadap propaganda dan penyebaran paham radikal yang dilancarkan oleh kelompok militan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS).

Menurutnya, kelompok tersebut selama ini hanya menjadikan Islam sebagai alat untuk mencapai tujuan politik yang selama ini menjadi incaran kelompok radikal di wilayah Timur Tengah.

"Semua warga bangsa kita, seluruh dunia, Indonesia, saya imbau jangan mau dipengaruhi ISIS, karena ISIS itu ciptaan, itu bersumber dari konflik politik internal di Irak. Islam itu hanya jargon, merek, bumbu, sengaja dipakai untuk menarik simpati keterlibatan dunia Islam umumnya, jadi jangan mau, itu sama dengan penipuan psikologis, jangan percaya ISIS," ujar Jimly di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2015).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengaku prihatin mendengar kabar adanya sejumlah WNI yang turut bergabung dalam pasukan tentara ISIS. Menurutnya tidak boleh ada warga Indonesia yang ikut berperang membela kelompok manapun di luar Indonesia, bila hal tersebut terjadi, Jimly mengatakan, negara berhak untuk mencabut status kewarganegaraannya.

"Jangan juga mau dong diajak untuk kerja demi kepentingan ISIS, bukan hanya untuk ISIS, WNI di manapun tidak boleh berperang untuk negara lain, dan itu dalam UU kewarganegaraan sudah ada ancamannya, itu bisa diancam cabut kewarganegaraannya, cabut paspornya," tegasnya.

Terkait dengan rencana pemerintah untuk membuat Perppu sebagai dasar hukum pencabutan status kewarganegaraan bagi warga yang telah bergabung dengan ISIS, Jimly pun menilai Perppu tersebut tidak diperlukan.

"Jangan setiap kali atasi masalah, bikin undang-undang, kalau nggak bisa dibuat undang-undang, bikin Perppu, nanti terlalu banyak Perppu kita, undang-undang kita sudah terlalu banyak, dan semua pasal bisa dipakai untuk jerat orang-orang yang mau ditipu oleh ISIS ini, nggak usah pakai Perppu, kerjakan saja dulu," kata anggota Tim 9 itu.

Menurutnya, pengadilan dapat menjerat para pelaku ISIS dan mencabut status kewarganegaraan tanpa menggunakan Perppu baru.

"Pengadilan Indonesia itu sejak dulu sudah adopsi prinsip hakim tidak boleh tolak perkara ‎dengan alasan tidak ada undang-undangnya, jadi tidak perlu undang-undang lebih dulu untuk nangkap orang, untuk bertindak menegakkan hukum, kerjakan aja, nanti urusan bawa ke pengadilan," tandas Jimly Asshiddiqie.

Kiat Tangkal Paham ISIS...