Soal Surat SP1 Agung Laksono, Ini Komentar Ical

Liputan6.com, Jakarta - Kubu Agung Laksono berencana melayangkan Surat Peringatan Pertama (SP1) kepada tiga kader Partai Golkar di DPR. Tiga kader itu antara lain Setya Novanto, Ade Komaruddin, dan Bambang Soesatyo.

Terkait hal tersebut, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie atau Ical, tampak enggan menanggapinya.

"Tanya saja sama dia (Agung Laksono alasannya). Kenapa tanya saya. Masa begitu saja ditanggapi," tutur Ical usai menggelar pertemuan tertutup dengan para elite partai-partai pendukung Koalisi Merah Putih (KMP) di Gedung Bakrie Tower, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (3/4/2015) malam.

Sementara itu, Sekjen Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham menegaskan pemberian SP1 itu justru memperkeruh keadaan.

"SP1 semakin memperkeruh. Langkah Agung Laksono di mana dengan sudah keluarnya putusan PTUN (putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan SK Menkumham Yasonna H Laoly terkait kepengurusan Golkar) semakin mendegradasikan dirinya," jelas Idrus.

Idrus juga menuding dengan mengeluarkan surat tersebut, terlihat cara Agung Laksono untuk menghalalkan segala cara demi meraih tujuannya.

"Surat tersebut semakin menunjukkan bahwa (kubu Agung Laksono) menghalangi segala cara. Hal ini semakin memperkuat anggapan kepada masyarakat bahwa benar adanya dirinya (Agung Laksono) seperti itu," pungkas Idrus Marham.

Sebelumnya, Partai Golkar versi Munas Ancol atau yang dipimpin Agung Laksono menjatuhkan sanksi berupa SP1 kepada 3 kader Golkar di fraksi DPR. Mereka adalah Setya Novanto, Ade Komaruddin, serta Bambang Soesatyo.

Menurut Ketua DPP Golkar versi Munas Ancol, Leo Nababan, sanksi ini diberikan lantaran ketiganya dianggap tidak loyal terhadap partai.

"Adanya kejadian di DPP dan di fraksi tidak menunjukkan lagi loyalitas seseorang kader di Golkar, di mana sesuai dengan PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela) maka kami memandang dan putusan melalui rapat pleno, kami memberikan SP1," ujar Leo Nababan di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis 2 April 2015. (Ans)