Jokowi Diminta Tingkatkan Komunikasi Politik Eksekutif-Legislatif

Liputan6.com, Jakarta - Pembahasan pengajuan calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu sempat ditolak Komisi III DPR. Penolakan tersebut dinilai akibat kurangnya komunikasi politik dengan anggota legislatif.

Karena itu Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan mengingatkan kepada Jokowi, agar lebih meningkatkan komunikasi politik antar eksekutif dengan legislatif. Utamanya terkait sejumlah keputusan yang diambil lewat pembahasan dewan seperti pemilihan calon Kapolri.

"Pak Jokowi harus ingat bahwa beliau menjadi Presiden RI, bukan Walikota Solo atau Gubernur DKI. Komunikasi legislatif dan eksekusitif harus dilakukan," kata Trimedya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2015).

Politisi PDI Perjuangan ini juga berharap rapat konsultasi antar eksekutif dengan legislatif terkait calon Kapolri, yang akan digelar pada Senin 6 April 2015 dapat berjalan baik.

"Semoga ke depan, soal ini bisa dilakukan, kita berkeinginan dalam ambil keputusan penting. Termasuk kebijakan di luar urusan hukum, Presiden Jokowi lakukan komunikasi dengan DPR, sehingga ke depan akan lebih baik," pungkas Trimedya.

Komjen Pol Badrodin Haiti muncul setelah calon Kapolri sebelumnya Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Anggota DPR, khususnya dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan PDIP, mempertanyakan alasan penarikan nama Budi Gunawan setelah mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu menang praperadilan. (Rmn)