Mensesneg: Tak Ada Protes Dalam Pertemuan Jokowi dan DPR

Liputan6.com, Jakarta - Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Presiden ke-7 RI itu menjelaskan alasan tak jadi melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, tidak ada protes dan penolakan dari para pimpinan DPR saat Presiden Jokowi saat menjelaskan maksud pengajuan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kapolri.

"Nggak ada begitu (protes), ada pertanyaan kemudian presiden merespons," ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2015).

Menurut Pratikno, tidak ada pertentangan dalam pertemuan tersebut. Hal tersebut terjadi, karena DPR dan Pemerintah telah sepakat agar Kapolri yang baru segera terpilih. "Semuanya damai-damai dengan suasana kekeluargaan saling menjelaskan. Ya kami kan concern-nya sepakat perlu Kapolri yang definitif," kata Pratikno.

Terkait dengan dengan fit and proper test terhadap Badrodin Haiti, Pratikno berharap agar proses tersebut segera dijalankan oleh DPR RI.

Namun demikian, Pratikno mengaku pihaknya tidak membahas mengenai fit and proper test dengan para anggota DPR RI. "Tadi komisi III juga akan mempercepat prosesnya," katanya.

Selain membahas masalah Kapolri, Pratikno juga mengatakan pihaknya dan DPR membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

"Intinya DPR mendorong presiden percepat implementasi APBN. Daya serap anggaran dipercepat," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya juga mengatakan, suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Dia menampik anggapan terjadinya keributan dalam pertemuan tersebut.

"Ini adalah pertemuan konsultasi yang merupakan konvensi ketatangeraan yang baik, karena melalui forum konsultasi ini, kita membicarakan masalah kebangsaaan, dari hati ke hati, dalam suasana kekeluargaan," ungkap Jokowi.

Pria yang pernah menjabat Walikota Solo itu berharap pertemuan tersebut merupakan langkah positif dalam menyinergikan kerja antara eksekutif dengan legislatif, serta antara lembaga negara lainnya.

"Kita harapkan (pertemuan ini) memperkuat sinergi lembaga negara dalam upaya mempercepat pembangunan dan mempercepat kesejahteraan," tandas Jokowi. (Ein)