Blusukan ke Jakbar, Ahok Kaget Disodori Warga Uang Rp 10 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Kamis pagi mengunjungi pembangunan jalan inspeksi di Kali Sekretaris, Jakarta Barat. Ternyata ada kejadian yang cukup mengejutkan. Saat tengah meninjau, tiba-tiba ada seorang warga yang menyodorkan uang Rp 10 juta.

Ahok yang kaget diberi uang sebesar itu, kemudian bertanya kepada warga tersebut. Si warga yang tak menyebutkan namanya itu menjelaskan, uang itu berasal dari Lurah. Mereka menganggap dana itu sogokan dari Pemprov agar warga bersedia pindah ke rusun.

"Buat aktivis kan disalahpahamin nih, duit apa nih buat bongkar mesjid lagi? Waduh saya mikirnya ini isu sensitif nih. Ya mau mesjid, klenteng, gereja kalau berdiri di atas (saluran) air, ya harus dibongkar," cerita Ahok, Jakarta Barat, Kamis (9/4/2015).

Ahok kemudian menjelaskan kepada warga, uang itu bukan sogokan dari Pemprov DKI. Tapi uang tersebut diberikan pihaknya kepada warga sebagai dana swakelola untuk pembangunan masjid yang berada di bantaran kali dan rencananya akan dibongkar.

Swakelola ini, kata Ahok, dimaksudkan agar tak terjadi polemik. Maka itu pembongkaran tak akan dilakukan oleh Pemprov DKI melainkan diserahkan kepada warga.

Ahok menilai ada oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang menghasut warga bahwa uang itu merupakan sogokan dari Pemprov DKI agar mau direlokasi. Karena itu, dia menolak menerima uang tersebut.

"(Uang) jangan dikasih ke saya lagi, kembalikan sama yang memberi uangnya. Nanti kalau saya terima (uang) dianggap gratifikasi lagi," ucap Ahok kepada warga yang memberikan uang.

Percepat Pembangunan Rusun

Pemprov DKI Jakarta segera mempercepat pembangunan Rumah Susun (Rusun), guna menampung warga DKI yang tempat tinggalnya terkena dampak proyek pembangunan.

Ahok mengatakan, pihaknya telah melapor kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait percepatan pembangunan rusun bagi warga Ibukota. Dalam laporannya kepada Presiden, Ahok mengusulkan pengerjaan pembangunan rusun dilakukan perusahaan kontraktor milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kita kejar secepat mungkin (pembangunan rusun). Makanya saya juga sudah lapor ke Pak Presiden kemarin, saya harap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga bisa lebih fleksibel," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (9/4/2015).

Melalui kerja sama dengan perusahaan milik BUMN dalam pembangunan Rusun, Ahok berharap, nantinya tak perlu ada lagi proses lelang tender. Selain itu, juga mengusulkan perusahaan BUMN membuat e-Katalog harga pembangunan rusun dan unitnya sekaligus.

"Kenapa sih tidak dibuat e-katalog, rusun di atas 18 lantai ukuran 30 harganya berapa per unit? Misalnya Rp 200 juta, ya sudah kan nggak usah lelang. Ini kan BUMN punya kita semua. Panggil BUMN, Anda bikin berapa saja stok (Rusun) kami bayar. Jadi akhirnya ini akan membuat BUMN yang kerjanya nggak ada, jadi stimulus ekonomi, pembangunan properti," tutur Ahok.

Dengan usulan seperti itu, Ahok meyakini, pengadaan rusun bagi warga DKI bakal segera selesai dalam waktu singkat. "Nah itu kalau sudah kayak gitu, saya yakin bisa 60 ribu unit rusun dibangun. 60 Ribu unit rusun berapa duit sih? Rp 12 triliun saja, uang pokir setahun itu. Jadi kuncinya bagaimana mengalahkan oknum DPRD yang main pokir saja. Kalau bisa mengalahkan beliau-beliau yang oknum itu, Jakarta beres deh. Nggak ada yang susah deh, duit banyak," cetus Ahok. (Rmn)