Reaksi Jokowi saat Diajak Ahok Sikat Koruptor

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan praktik permainan uang oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta telah lama terjadi. Dia mengaku baru berani mengungkap itu usai menjadi gubernur DKI Jakarta dan didukung Presiden Joko Widodo.

Keberanian itu, kata Ahok, muncul setelah melihat betapa geramnya Jokowi melihat praktik kecurangan dan permainan uang di DKI Jakarta. Kepada Ahok, Jokowi mengaku akan membantu membereskan segala permasalahan Jakarta usai terpilih menjadi Presiden.

"Jakarta ini gendengnya luar biasa sampai bikin Pak Jokowi marah. Tapi marahnya juga masih marah halus. Pas kami dulu ngomong berdua, saya bilang 'langsung sikat, Pak', Pak Jokowi bilang 'jangan dulu, tunggu saya jadi Presiden dulu'," ujar Ahok saat mengikuti sebuah diskusi di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2015).

Kepada Ahok, Jokowi berjanji membantunya dengan memilih Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab), Kapolri, dan Jaksa Agung yang mau bekerja sama melawan oknum pemain APBD DKI.

Janji itu pun diwujudkan Jokowi setelah beberapa kasus terkait korupsi APBD DKI hingga kini diusut penegak hukum. Seperti kasus dana siluman APBD DKI yang diusut KPK dan kasus korupsi pengadaan UPS yang melibatkan beberapa PNS DKI Jakarta.

Untuk kasus pengadaan UPS, Ahok mengatakan saat ini sedang dalam proses penyelidikan Bareskrim Polri. Ia berharap, seluruh pihak baik swasta maupun oknum Pemprov DKI Jakarta dikenakan sanksi dan hukuman yang berat.

"Dari tahun 2012, jumlah pokir (pokok pikiran) itu sampai Rp 40 triliun. DPRD crop (pangkas) anggaran lain, hilang setengah dan diganti buat pengadaan jeruk, langsat, duku, salak, yang sama sekali sebelumnya nggak kami pesan. Sudah berapa triliun diboroskan mereka bertahun-tahun ini, ini sudah keterlaluan," jelas Ahok.

Dengan banyaknya penyelewengan APBD DKI, Ahok mengaku tak heran bila beberapa proyek pembangunan infrastruktur‎ seperti proyek normalisasi kali yang saat ini sedang dikerjakan sedikit terhambat.

"Bagaimana mau pembangunan. Kalau anggaran penguatan sheetpile yang bolong-bolong 300 meter nggak selesai-selesai, dicrop buat UPS. Seperti itu, ya saya protes. Eh, justru malah sekarang malah dibilang kurang komunikasi sama DPRD (kisruh APBD)," tandas Ahok. (Ali/Yus)