Mendagri: Kami Tak Ingin Menyandera Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati peraturan gubernur tentang APBD DKI Jakarta 2015. Meskipun sebelumnya kedua pihak sempat tak sependapat tentang besarnya nilai anggaran.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Kemendagri tidak ingin menjadikan pembahasan anggaran ini berlarut-larut. Sebab, dengan adanya keterlambatan pengesahan APBD ini banyak PNS di DKI yang juga terlambat memperoleh gaji.

Dia pun memastikan, pada April 2015 ini, Pemprov DKI Jakarta sudah bisa menggunakan dana APBD 2015 sebesar Rp 69,28 triliun.

"Sudah. Saya kira April sudah selesai. Yang penting kami tidak ingin menyandera anggaran itu. Jangan sampai Pak Gubernur, Pak Wagub, diprotes anak buahnya‎. Masalah gaji, masalah insentif, dan sebagainya harus berjalan dengan baik," kata Tjahjo saat mendatangi Balaikota DKI Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Politisi PDIP ini berharap seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta bisa lebih meningkatkan alokasi anggaran di program-program utama. Sehingga dapat meminimalisasi angka sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

"Ada percepatan yang harus disiapkan, ada proses yang sudah disiapkan sejak awal. Sehingga apa yang menjadi program pemerintah DKI sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat," pungkas Tjahjo. (Ndy/Yus)