Jurus Menteri Susi Amankan Program Kementeriannya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan ‎Badan Intelijen Negara (BIN) meneken memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman, terkait penyelengaraan pengamanan program dan sasaran strategis di bidang kelautan dan perikanan.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengatakan, penandatanganan MoU ini didasari keberhasilan penerapan kebijakan KKP mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.

"Keberhasilan itu tak lepas dari peran serta kementerian atau lembaga terkait. Salah satunya BIN, sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen," kata Susi di kantor KKP, Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Susi menjelaskan, pengamanan program dan sasaran strategis di bidang kelautan dan perikanan itu sangat diperlukan secara berkesinambungan. Tujuannya agar bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

"Dengan begitu program dan sasaran strategis bidang kelautan dan perikanan, dapat dikawal berdasarkan sinergi antara KKP dan BIN," ujar menteri yang dikenal nyentrik itu.

Menurut Susi, pengamanan program dan sasaran strategis ini memberikan dampak yang sangat baik. Terutama dalam hal penyediaan informasi awal, yang berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di bidang kelautan dan perikanan.

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, kata Susi, menjadi penting. Karena telah menjadi isu global, dan masuk dalam program kerja KKP saat ini.

Susi berharap, melalui MoU ini ada penyampaian informasi intelijen yang berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di bidang kelautan dan perikanan.

"Kesepakatan bersama antara KKP dan BIN yang ditandatangani hari ini, menjadi penting dan strategis bagi kedua belah pihak. Sebagai lembaga pemerintah, keduanya memiliki kontribusi sangat penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebagaimana visi Presiden Joko Widodo," papar Susi.

Adapun ruang lingkup MoU ini meliputi pengamanan program dan sasaran strategis di bidang kelautan dan perikanan, peningkatan dan pemanfaatan kapasitas sumber daya manusia di bidang intelijen dan bidang kelautan dan perikanan. Melingkupi juga pemanfaatan sarana dan prasarana, dalam rangka pengamanan program dan sasaran strategis di bidang kelautan dan perikanan. (Rmn/Yus)