Sukses

Menteri Susi: Tidak Ada Tekanan Asing Soal Perbudakan di Maluku

Susi Pudjiastuti menyatakan, masalah perbudakan adalah komitmen dunia terhadap kemanusiaan.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat curhat soal tekanan dari dunia internasional terhadap penanganan dugaan perbudakan di Maluku.

Menurut Susi, dugaan praktik perbudakan anak buah kapal (ABK) asal Myanmar, Kamboja, dan Thailand yang dipekerjakan di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku kini sudah menjadi sorotan dunia. Meski begitu tekanan tersebut masih dianggapnya wajar.

Curhatan Susi yang dimuat dalam artikel Liputan6.com, 14 April 2015 itu pun mendapatkan tanggapan lagi dari Bu Menteri. Lewat media sosial, Susi membantah telah mendapatkan tekanan.

Semua bermula saat salah satu akun Twitter pendukung Presiden Jokowi, Dodo me-mention Susi.

"Nggak Mempan ... kalau buat @susipudjiastuti ... https://twitter.com/liputan6dotcom/status/587947887209947136," tulis Dodo lewat akun Twitter-nya, ‏@do2is, seperti Liputan6.com kutip, Rabu (15/4/2015).

Bu Menteri yang mendapatkan mention pun membalas kicauan tersebut. Lalu apa kata Susi?

"@do2is @liputan6dotcom tidak benar ada tekanan asing di kasus Benjina. Masalah perbudakan adalah komitmen dunia terhadap kemanusiaan," tulis Susi.

Percakapan masih berlanjut. Mendapatkan penjelasan dari Susi, Dodo mengucapkan rasa terima kasihnya. "Terima kasih @susipudjiastuti @liputan6dotcom : jd tdk benar Tekanan dari Pihak Asing tsb."

Susi juga masih menanggapi kicauan Dodo. Dalam balasannya, pemilik maskapai Susi Air tersebut menyatakan keseriusannya untuk menyelesaikan masalah perbudakan ini. Dia akan membuktikan bahwa RI memiliki kepedulian terhadap masalah kemanusiaan.

"@do2is @liputan6dotcom komitmen indonesia yg harus fitunjukkan dan juga ditunggu okeh dunia. Bahwa kita peduli kemanusiaan," pungkas Susi.

Sebelumnya, Menteri Susi menyebut ada sekitar 100 ribu ABK yang menjadi korban dugaan praktik perbudakan di Kepulauan Aru, Maluku, tepatnya di daerah Benjina. Susi menyebut dugaan praktik perbudakan itu ‎di hadapan Komisi IV DPR yang membawahi bidang kelautan dan perikanan belum lama ini.‎ ‎

Berdasarkan data Kepolisian Daerah Maluku, ada sekitar 1.185 ABK yang bekerja di kapal-kapal asing di Benjina. Bahkan setiap tahunnya ada sekitar 20 sampai 30 ABK di Benjina meninggal diduga akibat bekerja dengan sangat tidak layak. (Ndy/Mvi)