Istana: Badrodin Haiti Akan Bawa Polri Jadi Institusi Terhormat

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya melantik Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), setelah posisi itu kosong selama selama beberapa bulan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pelantikan Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri di Istana Negara hari ini merupakan momen yang sudah lama ditunggu oleh rakyat Indonesia.

"Presiden telah memilih pimpinan Polri yang tepat, yang bisa membawa Polri menjadi institusi hukum yang terhormat, bermartabat, dipercaya dan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Pratikno melalui siaran pers Kementerian Sekretariat Negara yang dilansir laman setkab.go.id, Jumat (17/4/2015).

Terkait dengan sikap Jokowi, Mensesneg menegaskan bahwa posisi Presiden sudah jelas, yaitu mengharapkan hadirnya institusi Polri yang bisa menciptakan rasa aman di masyarakat dari gangguan kriminalitas dan ancaman terorisme.

Selain itu, lanjut Mensesneg, Presiden juga menginginkan Polri dapat bekerja sama dengan KPK, Kejaksaan dan PPATK untuk membersihkan negeri ini dari praktik korupsi yang telah menjadi hambatan utama bangsa untuk mencapai kemakmuran.

"Korupsi telah merusak sistem demokrasi untuk bekerja melayani kepentingan umum dan menyebabkan kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak bisa kita nikmati untuk membangun kesejahteraan rakyat," tegas Pratikno.

Mensesneg menilai, saat ini harapan perubahan itu ada di tangan Kapolri baru Jenderal Badrodin Haiti. Presiden telah memberi mandat kepada Kapolri baru untuk dengan tegas melakukan reformasi institusi Polri yang diperlukan.

Terkait dengan posisi Wakil Kapolri, Pratikno meyakini bahwa Kapolri baru dan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri akan memilih Wakapolri dan jajaran petinggi Polri lainnya yang bersih, profesional, sesuai dengan harapan masyarakat.

Mensesneg menegaskan, di bawah kepemimpinan Jokowi, pemerintah akan selalu memegang teguh komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tegas dalam pemberantasan korupsi serta penegakan hukum. (Ado/Ein)