Menanti Pendamping Kapolri

Liputan6.com, Jakarta - Senyum bahagia sekaligus beban moral tanggung jawab, tersirat di wajah Komjen Pol Badrodin Haiti pagi itu, saat berjabat tangan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Betapa tidak, pagi itu Badrodin resmi dilantik menjadi Kapolri, setelah melalui proses panjang pemilihan pimpinan tertinggi di institusi Polri itu.

Kini kursi pimpinan tertinggi istitusi Polri tak lagi kosong, setelah vakum hampir 3 bulan, sejak Jenderal Sutarman melepas jabatan Kapolri pada 16 Januari lalu.

Badrodin dilantik menjadi Kapolri sekitar pukul 09.00 di Istana Negara. Pelantikan ini dihadiri menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan sejumlah petinggi Polri itu.    

Seperti pelantikan pejabat negara umumnya, jenderal bintang 3 itu diambil sumpah sebelum bertambah menjadi 4 bintang, atau menyandang jabatan sebagai Kapolri.

"Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa dia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya," kata Badrodin saat bersumpah.

Jabatan barunya ini sebuah kejutan bagi Badrodin yang diakui sejak dirinya dicalonkan menjadi Kapolri. Menurut dia, pengangkatan jabatan tertinggi di Polri ini tidak disangka-sangka sebelumnya.

"Terkait dengan pencalonan bagi saya itu surprise, karena masih ada proses pencalonan lagi. Selama ini memang saya selalu dengan Pak Presiden, melakukan kegiatan-kegiatan dengan Presiden," ujar Badrodin di Mabes Polri, Rabu 18 Februari lalu.

Mensesneg Pratikno mengatakan, pelantikan Jenderal Badrodin sebagai Kapolri merupakan momen yang sudah lama dinanti-nanti rakyat Indonesia.
 
Terkait sikap Jokowi, Mensesneg menegaskan bahwa posisi Presiden sudah jelas, yaitu mengharapkan hadirnya institusi Polri yang bisa menciptakan rasa aman di masyarakat dari gangguan kriminalitas dan ancaman terorisme.

Selain itu, lanjut Mensesneg, Presiden juga menginginkan Polri dapat bekerja sama dengan KPK, Kejaksaan dan PPATK untuk membersihkan negeri ini dari praktik korupsi yang telah menjadi hambatan utama bangsa untuk mencapai kemakmuran.

Selain masalah korupsi, tentu Badrodin diharapkan dapat membawa hubungan Polri-KPK lebih harmonis dari sebelumnya. Tak ada lagi gontok-gontokan antara kedua lembaga penegak hukum itu, setelah hampir triwulan belakangan, hubungan keduanya memanas.

Tak dipungkiri, memanasnya hubungan dua institusi penegak hukum itu, bermula dari kasus penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai  tersangka oleh KPK, terkait dugaan kasus rekening tidak wajar. Hubungan memanas hingga berujung 3 pimpinan lembaga anti-rasuah itu lengser dari jabatannya.

Visi Misi

Butuh waktu bagi Jokowi sebelum mengalihkan pilihannya dari Budi Gunawan kepada Badrodin. Setelah banyak pro-kontra pelantikan Budi Gunawan, Presiden memutuskan untuk mengusulkan Badrodin sebagai calon Kapolri baru.

Pro kontra itu terpampang jelas di hadapan publik. Alhasil, DPR RI yang sebelumnya mendukung Budi Gunawan menjadi Kapolri,  memanggil Jokowi ke Gedung DPR untuk menjelaskan alasan memilih Badrodin.

Di lain pihak, sebagian masyarakat dan pegiat antikorupsi meminta pencalonan Kapolri Budi Gunawan diakhiri. Meski pun dalam gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dia menang.

KPK lalu mendukung pencalonan Badrodin menjadi Kapolri. Lembaga yang dipimpin Taufiequrachman Ruki itu yakin, sosok Badrodin dipercaya mampu membantu KPK memberantas korupsi di negeri ini.

Saat uji kelayakan dan kepatutan di hadapan para wakil rakyat, Badrodin menyatakan keseriusannya memberantas nepotisme dalam perekrutan anggota Polri. Dia juga berjanji akan meningkatkan kesejahteraan jajaran kepolisian.

Selain itu, jenderal bintang tiga tersebut juga berencana mereformasi jajaran Polri. Terutama di bidang sumber daya manusia, prasaran, dan anggaran. Demi efisiensi biaya dan tenaga, dia juga akan melaksanakan seleksi perwira, brigadir, dan tamtama secara serentak.

Badrodin juga sudah menyiapkan 8 visi, yang diserahkan kepada Komisi III DPR saat uji kelayakan dan kepatutan. Yakni, pemantapan soliditas Polri, melaksanakan revolusi mental Polri dan meningkatkan pengawasan, dan memperkuat pencegahan kejahatan.

Kemudian memacu terbentuk postur Polri yang dominan sebagai pelayan, meningkatkan pelayanan, mengetahui gangguan kemanan dan ketertiban nasional (Kamtibnas), menyelesaikan masalah sosial Kamtibnas, dan meminimkan angka 4 jenis kejahatan.

Dugaan Badrodin akan alot di DPR, akhirnya terbantahkan. Setelah Komisi III DPR menyetujui, anggota dewan melalui rapat paripurna menyetujui pria berkumis itu menjadi Kapolri pada Kamis 16 April sore. Bahkan, paripurna berlangsung singkat.

Tak hanya melalui uji kelayakan dan kepatutan, Badrodin juga menjalani proses lain seperti penelusuran rekening dari PPATK (2210615) dan KPK. Apakah dia benar-benar pejabat Polri yang bersih dari korupsi atau tidak.

Siapa Badrodin Haiti? Pria kelahiran Umbulsari, Jember, Jawa Timur, 24 Juli 1958 itu merupakan Wakapolri sejak 27 Februari 2014. Dia memulai karier di kepolisian setelah tamat Akademi Kepolisian pada 1982. Badrodin merupakan lulusan terbaik di angkatannya.

Pria berkumis itu meretas karier di Polda Metro Jaya sebagai Komandan Peleton Direktorat Samapta Polda Metro Jaya. Dia lalu diangkat sebagai Kapolsek Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Lantas diangkat sebagai Kabag Min Polres Aileu Polwil Timor Timur.

Lalu pada awal 1990-an, Badrodin kembali ke Polda Metro Jaya. Dia kemudian diangkat sebagai Kapolres Probolinggo, Jawa Timur. Karirnya terus menanjak.

Dia lalu diangkat sebagai Kapolda Sumatera Utara pada 2009. 2 Tahun berselang, Badrodin didapuk menjadi Kapolda Jawa Timur selama beberapa bulan pada 2011.

Setelah itu, dia menjabat Staf Ahli Kapolri. Sejak Agustus 2013, ayah dua anak ini lalu bertugas sebagai Kabaharkam Mabes Polri. Karirnya makin cemerlang usai diangkat menjadi Wakapolri pada Februari 2014 lalu.

Wakapolri

Kapolri telah dilantik. Namun nama-nama calon Wakapolri hingga kini belum juga ditetapkan. Di tengah-tengah kontroversi pencalonan Kapolri, Budi Gunawan sempat disebut-sebut menjadi calon Wakapolri.

Beberapa kalangan berpendapat, pencalonan Wakapolri Budi Gunawan sebagai 'penawar' setelah gagal menjadi Kapolri. Jenderal bintang tiga itu juga disebut-sebut menjadi pihak yang berjasa memuluskan Badrodin di DPR dalam uji kepatutan dan kelayakan, meski DPR membantah.

Pemandangan ganjil pun terlihat saat pelantikan Badrodin menjadi Kapolri. Batang hidung Budi Gunawan tak tampak di Istana Negara. Alasannya, dia sedang bertugas di Bandung. Ini kedua kalinya setelah ketidakhadiran Budi Gunawan dalam acara sertijab 3 kapolda pada 17 Maret lalu.

Padahal salah satu anak buahnya akan menempati posisi baru sebagai Kadiv Humas Polri, yakni Brigjen Pol Anton Charlyan. Badrodin justru membeberkan alasan Budi Gunawan tidak hadir saat itu, karena harus menyiapkan uji kelayakan dan kepatutan dirinya.

Badrodin yakin, pelantikan dirinya sebagai Kapolri tidak ada lagi kisruh internal. Bahkan Budi Gunawan pun mendukung. "100% mendukung," ujar Badrodin.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno mengatakan, pemilihan calon Wakapolri akan dibahas internal Polri melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri.

Tedjo mengatakan, posisi Wakapolri harus segera diisi bila Badrodin Haiti telah dilantik sebagai Kapolri. Prosesnya, Wanjakti akan memiilih dan hasilnya disampaikan kepada Presiden.

Terkait pencalonan Budi Gunawan, Tedjo enggan mengomentari. Dia menjawab diplomatis. Dia hanya memastikan kalau nama-nama yang diajukan adalah orang-orang yang dianggap terbaik di Kepolisian.

Polri kini disibukan pemilihan Wakapolri pendamping Badrodin. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Anton Charliyan mengatakan, saat ini Wanjakti Polri melakukan seleksi terhadap jenderal bintang 3 di lingkungan Polri guna mengisi posisi jabatan Wakapolri.

Jenderal bintang 3 yang ada saat ini antara lain Kepala Badan Pemeliharaan dan Kemanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Putut Bayu Seno, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Budi Waseso, Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Pol Budi Gunawan.

Selain itu ada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Dwi Priyatno, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri Komjen Djoko Mukti Haryono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Saud Usman, dan mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Suhardi Alius

Badrodin mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan siapa pun jenderal bintang 3 yang akan mendampinginya sebagai pimpinan Polri. Tak ada kriteria khusus bagi calon Wakapolri, yang terpenting dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan dirinya.

"Saya pikir selama ini semuanya (jenderal bintang 3) sudah kerja akrab, ya cocok saja," kata Badrodin di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Usai dilantik, Badrodin juga mengadakan pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla atau JK. Namun JK memberikan keleluasaan (2215642) kepada Badrodin untuk memilih wakilnya. "Itu kan lagi dibicarakan dengan Badrodin," pungkas JK. (Rmn)