Kepala BNP2TKI: Banyak TKI Tidak Kompeten, Tapi Dipaksakan

Liputan6.com, Jakarta - Sumber dari banyaknya masalah yang menyangkut tenaga kerja Indonesia (TKI) terletak pada sistem penyaluran dan pengawasan yang rendah. Sistem penyaluran terkesan dipaksakan dengan memprioritaskan kuantitas orang yang akan dikirim, bukan kualitasnya.

"Masalah TKI 80% ada di hulu, dari Indonesia sendiri. Banyak (TKI) yang tidak kompeten, tidak kuat persiapan tapi dipaksakan," jelas Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid di Hotel Double Tree, Jakarta Pusat, Sabtu (18/4/2015).

Nusron menilai kesan terburu-buru lantaran para agen hanya mengejar rupiah yang diraup tiap kali berhasil memberangkatkan TKI. "Business process-nya salah. Ada yang kontrak dulu baru dilakukan pelatihan. Yang benar, dilatih dulu hingga mampu bekerja, baru kontrak dibikin," kata dia.

Selanjutnya masalah pengawasan terpadu. Perusahaan penyalur TKI, kata Nusron, harus memperhatikan kondisi tenaga kerja, seperti siapa majikannya, bagaimana kehidupannya di sana, apakah bekerja dengan baik atau tidak. Nyatanya hal tersebut tidak ada realisasinya.

Karena itu, Nusron akan mulai membentuk tim yang khusus mengawal 30 perusahaan penyalur TKI mulai 1 Juli 2015. "Satu tim 5 orang, akan meng-handle perusahaan yang mengirim," terang dia.

Nusron juga akan menerapkan syarat psikotes kepada pekerja yang akan diberangkatkan ke negara tujuan, sehingga tak terkesan asal mengirim orang. (Ado/Ans)