Menteri Puan Dukung Perempuan Jadi Pimpinan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berharap, perempuan Indonesia semakin terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya, dengan menjadi salah satu pimpinan atau komisioner Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) pada periode mendatang.

Menurut cucu Proklamator RI Sukarno ini, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan menjadi lebih dahsyat jika ada perempuan yang duduk sebagai pimpinan KPK.

"Kalau memang ada pimpinan KPK perempuan, itu jabatan strategis yang memberikan pengaruh dahsyat untuk republik," ujar Puan Maharani di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Puan mengatakan, dalam upaya pemberantasan korupsi, peran perempuan sangat penting. Baik sebagai ibu, seorang istri, maupun bagian dari masyarakat. Perempuan dituntut menjadi sosok yang mampu memberikan pondasi keluarga terutama kepada anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa.

"Bagaimana kemudian mental bangsa ini diubah atau kemudian dijaga, karena itu berawal dari keluarga yang tentu mendidik di rumah itu dan secara kultural adalah ibu," kata Puan.

Puan yang hadir ke KPK dalam peringatan Hari Kartini ini menyebut, pada dasarnya perjuangan emansipasi wanita yang dicetuskan RA Kartini bukan berarti mendominasi kaum pria. Melainkan, perempuan dituntut dapat bersinergi dengan kaum adam terutama membangun karakter bangsa yang dimulai dari keluarga.

"Penting sekali peran perempuan sebagai tiang negara dan tentu saja kesinambungan dan juga partnership perempuan dan laki-laki. Bukan soal dominasi satu sama lain, tapi bagaimana kemudian hal itu bisa bersinergi dalam membuat suatu revolusi mental atau karakter building yang dimulai dari keluarga," tutur dia.

Wacana untuk menjadikan perempuan sebagai salah satu Pimpinan KPK muncul dari Ketua sementara KPK Taufiequrrachman Ruki. Apalagi, sejak periode pertama lembaga tersebut, belum pernah tercatat ada perempuan yang menjabat sebagai komisoner.

Untuk itu Ruki menantang peremuan Indonesia turut mendaftar menjadi calon pimpinan KPK Jilid IV. Atau setelah Pimpinan KPK jilid III ini berakhir masa jabatannya pada Desember 2015. (Mvi/Mut)