Liputan6.com, Jakarta - Kekhawatiran muncul saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ingin mengganti tugas Satpol PP dengan TNI-Polri. Tapi, menurut Ahok itu hal biasa dalam tatanan pemerintahan daerah.
Ahok mengatakan, Pemprov memiliki 3 mitra, termasuk TNI dan Polri. Dalam setiap kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP, TNI-Polri juga selalu ada di belakang mereka.
"Kalau kamu lihat kalau lagi melakukan penertiban. Di belakang Satpol PP pasti ada Polri atau TNI. Nah makanya itu ada honor nggak? Ada. Kalau TNI-Polri pangkat kombes, letkol atau AKBP pindah ke pemda golongan langsung 4 b. BKO (bantuan) daru TNI-Polri ke dalam sudah biasa," jelas Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (21/4/2015).
Dirinya menawarkan TNI-Polri yang saat ini tengah jeda latihan perang, untuk membantu pekerjaan Satpol PP. Tentu, dengan biaya tambahan honor selama menjadi pegawai harian di Pemprov DKI Jakarta.
"Pengawal-pengawal saya ini TNI-Polri semua. Jadi sesuatu hal yang biasa saja. Saya tawarkan TNI-Polri kalau pas nggak ada latihan perang kan mereka kosong. Latihan kan ada jedanya. Bisa dikaryakan," imbuh mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ahok memilih merekrut TNI-Polri dibanding orang sipil sebagai pekerja harian lepas karena kedisiplinannya sudah terjamin. Sehingga nantinya mereka bisa langsung mengisi posisi pengawas.
"Daripada kita cari pekerja harian lepas tidak disiplin, kenapa kita nggak rekrut TNI-Polri jadi supervisinya. Jadi mandornya, pengawasnya" tutup Ahok. (Han/)
Ahok: TNI-Polri Bantu Pemprov Itu Biasa
Ahok memilih merekrut TNI-Polri dibanding orang sipil sebagai pekerja harian lepas karena kedisiplinannya sudah terjamin
Advertisement